REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah ada pihak Istana yang melindungi keberadaan Ponpes Al Zaytun di Kabupaten Indramayu. Ponpes Al Zaytun mendapatkan sorotan masyarakat karena sejumlah paham dan ajarannya dinilai menyesatkan.
"Saya dong istana? Ndak lah, ndak ndak ndak," kata Jokowi di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023).
Jokowi juga membantah bahwa Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pun memberikan perlindungan kepada ponpes ini. "Ndak ndak ndak," ujarnya.
Jokowi mengaku, telah menginstruksikan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk mendalami terkait keberadaan ponpes Al Zaytun.
"Ya sabarlah itu Pak Menko Polhukam, Pak Menteri Agama, sudah saya perintahkan untuk mendalami untuk mendalami," kata Jokowi.
Karena itu, Jokowi meminta masyarakat untuk bersabar menunggu hasil pendalaman. Ia berjanji, akan segera menyampaikan ke masyarakat jika sudah mendapatkan laporan hasil pendalaman Ponpes Al Zaytun.
"Nanti kalau hasilnya sudah ada saya sampaikan," ujarnya.
Seperti diketahui, selain ajarannya yang dianggap menyesatkan, Ponpes Al Zaytun yang dipimpin Panji Gumilang ini juga disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan NII KW 9. Karena itu, ormas Islam mendesak agar Al Zaytun dibubarkan.
Wakil Sekjen Bidang Hukum dan HAM MUI, Ikhsan Abdullah mengatakan, dorongan pencabutan izin Ponpes Al Zaytun pun akan dikaji.
“Itu (dorongan pembubaran atau pencabutan izin Al-Zaytun) nanti dianalisis, semuanya akan dikaji,” ujar dia, usai rapat membahas perkembangan isu aktual terkait dengan Pondok Pesantren Al Zaytun di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2023).
Sementara itu, Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Saadi mengatakan, Kemenag selaku pembina instansi pesantren akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu terkait ajaran Al Zaytun yang dinilai menyimpang.
"Kita akan tabayun, kita tidak boleh menghakimi sesuatu sebelum tabayun," ujar Zainut dalam keterangan tertulis, Rabu (21/6/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika