Senin 19 Jun 2023 11:21 WIB

Pengamat: Penetapan Dirut Perusahaan Suami Milik Puan Jelaskan Partai Lain Bisa Terjerat

Dedi menyebut elektabilitas PDIP mengalami penurunan pada Juni 2023.

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Agus raharjo
Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Muhammad Yusrizki (tengah) berjalan menuju mobil tahanan di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Kamis (15/6/2023). Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan Muhammad Yusrizki sebagai tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) dan infrastruktur pendukung Kominfo periode 2020-2022.
Foto:

Bahkan, menurutnya, kasus Harun Masiku dan Juliari Batubara tidak sanggup membuat PDIP mengalami perubahan. Justru, yang berdampak signifikan soal dukungan Jokowi atau pilihan menentukan Ganjar Pranowo sebagai capres atau tidak.

Dedi berpendapat, isu ini tidak akan banyak berdampak banyak ke PDI Perjuangan. Terlebih, selama ini ada kesan kalau kasus korupsi BTS Kemenkominfo ini hanya akan dibebankan pada Partai Nasdem. "Jokowi sendiri bisa dipastikan akan tetap berada di belakang PDIP terkait kasus ini," kata Dedi.

Sementara, pengamat politik Musni Umar menilai kasus dugaan korupsi BTS bisa berdampak politik ke PDIP dan Puan sendiri. Musni Umar mengatakan, penetapan seorang direktur di perusahaan milik suami Puan ini menunjukkan kasus korupsi BTS Kemenkominfo memang tidak hanya dilakukan Johnny Plate.

Menurutnya, kasus ini juga melibatkan elite-elite partai politik lain. Ia mengaku, jika kasus itu bisa diredam, dampak dari kasus tersebut sangat mungkin tidak terlalu besar ke Puan atau PDIP.

"Tapi, kalau dijadikan senjata lawannya memang tidak hanya Nasdem yang mendapatkan citra tidak baik, tapi semua yang terlibat, termasuk PDIP," kata Musni kepada Republika.co.id, Ahad (18/6/2023).

Ia menilai, keterlibatan itu tidak mungkin kalau bukan karena kekuasaan. Dalam konteks ini, kata dia, kekuasaan tentu karena ada sosok Puan Maharani yang tidak cuma merupakan elite PDIP, tapi juga Ketua DPR RI.

"Kalau bukan oleh Puan tidak mungkin dapat, ini korupsi berjamaah oleh para elit," ujar Musni.

Pundi-pundi untuk Pemilu 2024...

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement