Menindaklanjuti kebijakan dan tuntutan oleh Wakil Rektor III tersebut, EM UB menyatakan kecaman segala bentuk intimidasi terhadap kebebasan menyampaikan pendapat atau pikiran dengan lisan maupun tulisan. Sebab, kebebasan tersebut jelas sudah dijamin dan dilindungi berdasarkan Pasal 28 dan 28E ayat (3) UUD 1945.

EM UB juga mengecam segala bentuk intervensi terhadap kedaulatan lembaga mahasiswa dan demokratisasi di lingkungan kampus. Lalu menyayangkan setiap kebijakan Wakil Rektor III UB yang mencederai kebebasan berpikir dan berpendapat serta kebebasan akademik mahasiswa. "Ini sebagaimana dijamin dan dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi," ujarnya.

EM Unibraw meminta Wakil Rektor III UB menjalankan kewajibannya dan melindungi hak-hak organisasi kemahasiswaan yang berkaitan dengan administrasi, fasilitas, dan keuangan. Hal ini karena sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan 2022. Pedoman ini sebelumnya diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Berikutnya, EM UB meminta Wakil Rektor III UB mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan serta demokratisasi di lingkungan mahasiswa dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi. Lalu juga mengultimatum Wakil Rektor III UB untuk menyampaikan permohonan maaf melalui lisan atau tulisan yang disampaikan secara terbuka kepada mahasiswa UB.

Hal ini harus dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 3x24 jam sejak pernyataan ini diterbitkan. Adapun terkait tindak lanjut tuntutan tersebut, Rafly mengaku belum mendapatkan respons resmi dari Wakil Rektor III atau Rektor UB. Namun pihaknya sudah dihubungi oleh Humas Rektorat UB secara pribadi.

Menurut Rafly, Humas Rektorat UB telah berusaha membantu memfasilitasi pertemuan antara EM dengan pimpinan UB. "Namun sekadar tawaran, belum berupa keputusan dari pimpinan," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika