REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani bertemu pada Ahad (18/6/2023) pagi. Pertemuan keduanya yang ditemani oleh sejumlah pengurus DPP kedua partai digelar di Kompleks Gelora Bung Karrno (GBK), Jakarta.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mengatakan bahwa keduanya menghormati posisi politik pada untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Partai Demokrat bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Rasyid Baswedan.

Adapun PDIP sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres). PDIP sendiri sudah menjalin kerja sama politik dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

"Silaturahmi ini juga didasari etika politik dan sikap saling menghormati posisi politik masing-masing terkait kontestasi Pilpres 2024. Meskipun saat ini kami berada di posisi koalisi yang berbeda, namun kami juga menyadari bahwa pertemuan ini bisa menjadi fondasi kuat untuk mencegah perpecahan dan benturan," ujar Riefky, Ahad (18/6/2023).

Pertemuan Partai Demokrat dan PDIP juga dipandangnya menjadi momen yang penting. Apalagi Puan dan AHY merupakan dua sosok pemimpin muda di masing-masing partai.

"Pertemuan ini merupakan momentum yang penting untuk masa depan bangsa, khususnya demokrasi di Indonesia. Niat baik kedua pemimpin muda ini tentu didasarkan pada semangat politik rekonsiliasi," ujar Riefky.

Pertemuan AHY dan Puan juga memulai babak baru bagi hadirnya sinergi, kolaborasi, dan gotong royong di antara sesama anak bangsa. Pertemuan ini akan memberikan contoh yang baik bagi generasi muda, sekaligus menjadi angin segar bagi masa depan perpolitikan Indonesia.

Di samping itu, Partai Demokrat berpandangan bahwa pertemuan ini tidak hanya akan membicarakan agenda politik praktis. Namun, juga akan mendiskusikan isu-isu kebangsaan yang lebih besar.

"Kemitraan dan kerja sama antara PDIP dan Partai Demokrat ke depan diharapkan lebih luas dan menjangkau agenda kebangsaan yang lebih fundamental," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika