SSMS secara bertahap mulai mempersiapkan ke arah sana. Untuk status lahan Pulau Salat sebagai Area Penggunaan Lain (APL), SSMS sudah mengeluarkan biaya cukup besar, dengan melakukan ganti rugi lahan seluas 2.200 ha, dan juga ganti rugi lahan (GRL) sekitar 1.500 ha.

Mereka juga mulai membangun jalan sekitar 600 meter untuk memudahkan akses menuju Pulau Salat, membangun toilet-toilet untuk menghilangkan keberadaan jamban yang ada di pinggiran sungai, ataupun mempersiapkan home stay.

Jika ingin direalisasikan, menurut Henky, ecowisata hendaknya bukan hanya program SSMS saja. Tapi harus menjadi kolaborasi masyarakat, perusahaan, ataupun pemerintah. “Semua pihak harus terlibat,” kata dia.

Untuk itu, lanjut Henky, pihaknya juga mulai berdiskusi dengan pihak Muspika di Pulang Pisau untuk bersama-sama menyiapkannya. “Kita juga berusaha untuk mengajukan izin kawasan dari pihak kabupaten. Itu yang sedang dikejar, supaya pemda bisa melindungi wilayah ini dengan dikeluarkannya SK Bupati, supaya kalau ecowisata sudah berjalan, secara regulasi sudah tidak ada masalah,” kata Henky.

Dengan pihak masyarakat, menurut Henky, sudah mulai dilakukan pembicaraan. Keberadaan ecowisata diharapkan akan memberi manfaat secara ekonomi. Mereka bisa mengembangkan kerajinan, kesenian, ataupun homestay.

CEO BOSF, Jamartin Sihite, menyampaikan hal serupa. Ia mengatakan tidak terburu-buru dalam menjadikan kawasan Pulau Salat sebagai kawasan ecowisata. "Jangan sampai ketika ecowisata dibuka justru muncul protes karena tenyata SDM maupun kawasannya belum siap, dan juga harus diperhatikan dampak pada orang utannya,” kata Jamartin.

Jamartin mencontohkan soal konservasi Komodo. Ketika dibuka menjadi destinasi wisata, menurutnya, maka muncul masalah....

Ikuti Whatsapp Channel Republika