REPUBLIKA.CO.ID, PARIGI MOUTING -- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melakukan monitoring penanganan kasus persetubuhan anak oleh 11 tersangka di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Selasa.
"Kompolnas ke Parigi Moutong untuk memantau penanganan kasusnya," kata anggota Kompolnas Poengky Indarti, Selasa (13/6/2023).
Kasus persetubuhan anak oleh 11 tersangka di Parigi Moutong menjadi perhatian publik, salah satu tersangka diduga anggota polisi. Kompolnas turun langsung ke Parigi Moutong untuk memantau penanganan kasus oleh Polda Sulawesi Tengah.
Sebelumnya, kasus tersebut ditangani oleh Polres Parigi Moutong mendapat asistensi Polda Sulawesi Tengah. Saat kasus sudah ditarik ke Polda Sulawesi Tengah.
Menurut Poengky, penanganan kasus oleh Polda Sulawesi Tengah sudah sesuai aturan, sehingga tidak perlu ditarik ke tingkat Bareskrim Polri. "Penanganan kasusnya sudah sesuai aturan. Penggunaan Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak juncto Pasal 65 KUHP tentang perulangan tindak pidana. Termasuk tiga DPO sudah berhasil ditangkap," katanya.
Kompolnas memantau penanganan kasus tersebut dan berkomunikasi dengan Polda Sulteng serta PPA Bareskrim untuk memastikan kasus ditangani secara profesional dengan dukungan scientific crime investigation agar hasilnya valid. Poengky menegaskan untuk anggota polisi yang diduga terlibat dalam kasus tersebut pasti diproses pidana dan etik sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.
"Kita sudah melihat ketegasan Kapolri yang memerintahkan proses pidana perwira tinggi bintang dua. yaitu Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa, serta memerintahkan sidang KKEP dan hasilnya keduanya di-PTDH," kata Poengky.
Dia mengatakan dalam kasus ini, dua hal yang perlu terus dilakukan pimpinan/atasan, yaitu pertama, melakukan bimbingan, memberikan teladan serta pengawasan melekat terhadap anggota agar anggota benar-benar melaksanakan Reformasi Kultural Polri dengan sebaik-baiknya, dan kedua, melakukan penegakan hukum jika ada pelanggaran. "Jika ada anggotanya melanggar, maka atasan juga harus bertanggung jawab. Hal tersebut perlu dilakukan berjenjang untuk memastikan tidak ada anggota yang berani melanggar hukum," ujar Poengky.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
