“Saya akan nuntut ke Tuhan kalau Citra Marga Nusaphala ada utang BLBI akan diganti 100 kali, terus kalau nanti Rio ngomong salah, mau ganti saya berapa kali? Gitu cukup 1.000 dolar AS berani gak taruhan sama saya? Saya gak minta banyak-banyak, minta Rp 1 rupiah saja deh," kata Jusuf.

Dia heran ketika berusaha menagih haknya malah diserang balik memiliki utang. Karena itu, Jusuf ingin membuktikan siapa sebenarnya yang memiliki utang. "Sudah ada 30-50 kali (menagih utang ke Kemenkeu) ngebulet aja terus bawahannya Bu Menteri bilang bahwa saya ada utang BLBI, buktiin dong," kata pengusaha jalan tol tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya angkat suara terkait permasalahan tersebut. Sri mengaku pihaknya harus berhati-hati dan teliti untuk mempelajari permasalahan tersebut karena utang itu bersumber dari masa lalu. "Ini sesuatu yang memang secara keuangan negara, buat kita, memang adalah sesuatu yang perlu kita pelajari betul secara teliti," ujarnya kepada wartawan, Senin (12/6/2023).

Sri Mulyani pun menyinggung aset-aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang belum sepenuhnya kembali ke negara. Dia mempertanyakan negara masih terus ditagih oleh pihak terafiliasi ketika sudah susah payah menyelamatkan sejumlah bank pada masa krisis moneter.

"Jangan sampai negara yang sudah membiayai bailout dari bank-bank yang ditutup dan sekarang masih dituntut lagi untuk membayar berbagai pihak yang mungkin masih terafiliasi waktu itu," ucapnya.

Meski demikian, bendahara negara itu tak menutup mata terkait proses hukum yang diajukan oleh pihak terkait, termasuk Jusuf Hamka. Namun, dia menekankan masih perlu mengkaji betul keterikatan tersebut.

Apalagi, Satgas BLBI yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD masih memiliki tagihan lain yang jumlahnya cukup signifikan. "Sementara, (aset) BLBI kita juga belum sepenuhnya kembali, kalau kita lihat Rp 110 triliun baru (kembali) Rp 30 triliun. Kita menghormati tetap satu sisi berbagai proses hukum, tapi kita juga melihat berbagai kepentingan negara dan kepentingan dari keuangan negara, terutama karena ini menyangkut hal yang sudah sangat lama. Di dalam Satgas BLBI tentu kita harapkan dibahas secara lebih detail," tegasnya.

Dibantu Mahfud MD...

Ikuti Whatsapp Channel Republika