REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres), KH Ma'ruf Amin mengakui perlunya pendekatan keamanan yang komprehensif dalam menangani masalah konflik di Papua. Meski begitu, kata Kiai Ma'ruf, pendekatan keamanan komprehensif ini tidak boleh dilakukan gegabah sehingga justru menimbulkan persoalan baru di Papua.
"Memang kita tempuh pendekatan keamanan yang komprehensif, kemudian tidak asal menyerang, tetapi bagaimana aman, rakyat terlindungi, tidak juga terjadi korban yang banyak, dan yang penting lagi rakyat tidak mendukung gerakan separatis itu," ujar Kiai Ma'ruf dalam keterangan persnya di sela kunjungan kerja ke Kepulauan Riau, Rabu (7/6/2023).
Kiai Ma'ruf menegaskan, pemerintah terus memberi perhatian penuh terhadap masalah keamanan di Papua. Khususnya di enam kabupaten yang rawan dari kelompok kriminal bersenjaja (KKB) yakni tiga di Papua Tengah dan tiga berada di Papua Pegunungan yakni Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya.
Baca: Gubernur Lemhannas Jelaskan Alasan Megawati Kritik Pembangunan Kodam
Karena itu, pemerintah akan terus mengevaluasi langkah penanganan guna memastikan kondusivitas wilayah di Papua. Namun demikian, pemerintah tetap mempertimbangkan berbagai hal mulai dari keselamatan rakyat Papua, personel TNI hingga isu hak asasi manusia (HAM).
"Kita memang ingin membuat khusus dalam masalah keamanan ada langkah-langkah khusus. Kita ingin apa ya, semuanya dapat tetapi tidak menimbulkan isu-isu, isu-isu yang bisa dianggap kita melanggar HAM dan sebagainya. Ini semua dipertimbangkan," ujar Kiai Ma'ruf.
Apalagi, lanjut Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) tersebut, letak geografis dari enam wilayah itu menjadi pertimbangan khusus bagi pemerintah untuk tetap mengutamakan keselamatan personel TNI. "Letak geografis daerah ini memang punya hal-hal yang tidak bisa dianggap sepele, ketinggian, udara itu jangan sampai membahayakan juga prajurit kita."
Untuk itu, menurut Ma'ruf, pendekatan teritorial yang ada saat ini dijalankan sembari terus memperkuat dengan pendekatan lainnya. Sehingga, pemerintah pada akhirnya memilih melakukan pendekatan komprehensif.
"Tapi terus dilakukan evaluasi dan terus akan dilakukan upaya-upaya operasi teritorial dengan tetap mendorong kesejahteraan pembangunan dan kita sedang mencanangkan akan membangun kantor-kantor gubernur, kantor kantor kapolda-kapolda, pangdam, dan semua ini bagian dari pada upaya penanganan Papua secara komprehensif," ujar Ma'ruf.
Sebelumnya, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menyoroti penanganan masalah keamanan di Papua khususnya terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) tidak kunjung selesai. Dia mengaku sedih sekaligus heran lantaran permasalahan tersebut hingga kini tak kunjung selesai.
"Rasanya saya sedih loh, ini boleh lah, kok urusan Papua saja menurut saya enggak selesai-selesai. Jadi saya sendiri terus bingung sendiri, terus saya sendiri mikir sendiri," kata Megawati saat peresmian Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Bung Karno-369 di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (1/6/2023).
Megawati mengaku memahami kondisi di Papua. Pasalnya, ia sempat menjabat sebagai Presiden Republika Indonesia. Namun demikian, Megawati merasa bingung mengapa sampai sekarang persoalan di Bumi Cenderawasih itu tidak juga menemukan jalan keluar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
