Rabu 07 Jun 2023 16:07 WIB

Rusia vs Ukraina, Koalisi Sipil: Tawaran Damai dari Prabowo Jauh dari Penghormatan HAM

Koalisi memandang proposal itu mengabaikan realitas kondisi HAM di Ukraina.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Teguh Firmansyah
Menhan Prabowo Subianto di Shangri-La Dialogue, Singapura, Sabtu (3/6/2023).
Foto: Dok Kemenhan
Menhan Prabowo Subianto di Shangri-La Dialogue, Singapura, Sabtu (3/6/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa mengkritisi sikap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam Forum IISS Shangri-La Dialogue di Singapura. Koalisi memandang pernyataan Prabowo tidak sejalan dengan konstitusi sekaligus minim penghormatan HAM. 

"Proposal Pemerintah RI yang disampaikan Menhan Prabowo terkait agresi Rusia atas Ukraina mencerminkan rendahnya wawasan internasional dan hukum internasional Pemerintah RI khususnya Menteri Pertahanan," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid selaku bagian Koalisi dalam keterangannya pada Rabu (7/6/2023). 

Baca Juga

Keempat bentuk penyelesaian yang ditawarkan Prabowo salah satunya melalui jalan referendum. Koalisi meyakini buruknya tawaran itu mengingat perang Ukraina-Rusia adalah bentuk invasi satu negara ke negara lain yang tidak menghormati prinsip kedaulatan negara. 

"Konsep itu juga jauh dari cermin penghormatan hak asasi manusia dan tidak sejalan dengan Konstitusi Indonesia," ujar Usman. 

Koalisi memandang proposal yang dibawa Prabowo mengabaikan realitas kondisi HAM di Ukraina akibat perang yang terjadi. Koalisi merasa proposal referendum aneh karena Ukraina adalah bangsa yang merdeka berdaulat, dan diakui dunia. 

"Pernyataan Menteri Pertahanan tersebut menjadi cermin rendahnya komitmen atas penegakkan dan penghormatan HAM di lingkup internasional maupun nasional," ucap Ketua PBHI Julius Ibrani selaku bagian Koalisi. 

Selain itu, Koalisi menilai hal ini dapat menjadi preseden buruk bagi perkembangan demokrasi di masa depan. "Koalisi mendesak Presiden untuk menjelaskan ke publik sikap Menhan yang disampaikan dalam forum internasional itu, mengingat masalah ini sudah menjadi sorotan publik dan sorotan dunia internasional," ujar Julius. 

Diketahui,  Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa terdiri dari Imparsial, Elsam, Centra Initiative, Amnesty Internasional Indonesia, Public Virtue, PBHI Nasional, WALHI, YLBHI, Forum de Facto, KontraS, LBH Pers, LBH Masyarakat, ICW, HRWG, ICJR, LBH Jakarta, LBH Malang, Setara Institute, AJI Jakarta. Rizky suryarandika

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement