REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut belum bertemu dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terkait proposal perdamaian yang diajukannya untuk Ukraina-Rusia. Ia mengatakan akan secepatnya memanggil Prabowo untuk menjelaskan terkait proposalnya tersebut.
Usulan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara menteri-menteri pertahanan International Institute for Strategic Studies (ISS) Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura pada Sabtu (3/6).
“Secepatnya, tapi belum. Belum ketemu,” ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (7/6).
Jokowi juga mengatakan bahwa Prabowo tak ikut dalam kunjungan kerjanya ke Singapura hari ini. “Ndak,” kata dia singkat.
Dalam helatan tahunan menteri-menteri pertahanan International Institute for Strategic Studies (ISS) Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura pada Sabtu (3/6), Prabowo menyampaikan usulannya untuk resolusi konflik Rusia-Ukraina. Presiden Jokowi pun menegaskan bahwa proposal perdamaian tersebut merupakan usulan pribadi dari Prabowo, bukan pemerintah.
“Itu (proposal) dari Pak Prabowo sendiri,” kata Jokowi di rakernas III PDIP, Selasa (6/6).
Karena itu, ia akan memanggil Prabowo untuk meminta penjelasan terkait proposal tersebut. “Hari ini atau besok akan saya undang, untuk minta penjelasan apa yang Pak Menhan sampaikan,” kata dia.
Dalam Pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura, Menhan Prabowo Subianto menyampaikan beberapa usulannya untuk resolusi konflik Rusia-Ukraina. Salah satu usulannya yakni meminta agar Ukraina dan Rusia segera melakukan gencatan senjata.
Selain itu, ia juga meminta Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian dan menempatkan di wilayah demiliterisasi sekarang ini, serta menyelenggarakan referendum untuk masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi.
Pemerintah Ukraina pun dilaporkan menolak usulan yang ditawarkan oleh Prabowo. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov menilai proposal perdamaian yang ditawarkan Prabowo merugikan negaranya.
“Kedengarannya (proposal ini) seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia. Kami tidak butuh mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana aneh ini,” kata Rezkinov, dilansir media Ukraina, Ukrinform.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
