REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menawarkan usulan perdamaian Rusia dan Ukraina menuai kontroversi. Proposal itu tidak hanya ditolak oleh Ukraina, tetapi ternyata belum dikonsultasikan ke Presiden Joko Widodo, sebagai panglima tertinggi RI.
Hal itu memunculkan pertanyaan apakah Prabowo melangkahi Jokowi?
"Itu (proposal) dari Pak Prabowo sendiri," ujar Jokowi usai pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) III Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Jokowi mengaku akan memanggil Prabowo terkait proposal tersebut. Ia akan meminta penjelasan menyangkut usualan itu. "Hari ini atau besok akan saya undang, untuk minta penjelasan apa yang pak Menhan sampaikan," ujar Jokowi.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi Retno ketika ditanya anggota DPR RI juga meminta agar menanyakan langsung usulan itu kepada Prabowo. Retno memberi sinyal tidak tahu-menahu soal usulan itu.
"Mengenai masalah Shangri-La Dialogue, karena Kementerian Pertahanan (Kemhan) adalah juga mitra dari Komisi I DPR RI, mungkin ada baiknya juga dilakukan komunikasi langsung dengan Pak Menhan untuk mendapatkan gambaran, pandangan yang disampaikan Pak Menhan di Shangri-La Dialogue beberapa hari lalu," kata Retno dalam rapat kerja (raker) Komisi I DPR RI dengan Kemenlu pada Senin (5/6/2023) dikutip dari siaran Youtube resmi Komisi I DPR RI.
Kendati begitu, Retno menegaskan bahwa posisi Pemerintah Indonesia selalu sama dan tidak berubah dalam konflik tersebut. Dia memaparkan terdapat empat poin soal posisi Indonesia, pertama yaitu penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah.
"Hal itu selalu kita hormati, dan ini terefleksi dengan baik pada saat ada voting mengenai isu yang terkait penghormatan teritorial integrity dan kedaulatan," kata Retno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
