REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan alasan penghuni Senayan mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dari target awal pada 15 Desember 2026. Puan menegaskan, percepatan pengesahan tersebut bukan karena DPR terburu-buru atau sekadar memenuhi desakan masyarakat.
Dia mengatakan, RUU Perampasan Aset telah menjadi pembahasan selama 18 tahun sehingga penyelesaiannya dinilai mendesak. Menurut Puan, DPR juga telah menjalankan serangkaian proses pembahasan dan menyerap aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan.
"Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai," kata Puan usai rapat paripurna ke-13 dengan agenda pengesahan RUU Perampasan Aset di DPR RI Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).
Puan menyebut, pembahasan RUU tersebut telah melalui berbagai tahapan partisipasi publik. Di antaranya, 87 kali meaningful participation serta kunjungan ke berbagai daerah.
"Namun dalam perjalanannya sudah melakukan banyak hal, seperti 87 kali meaningful participation, kemudian kunjungan ke daerah ke-15 provinsi, bahkan ke-46 dapil dan lain-lain sebagainya," ujarnya.
Dia berharap, pengesahan RUU Perampasan Aset dapat memberikan manfaat bagi upaya penegakan hukum di Indonesia. Puan juga menyebut, sejumlah kekhawatiran masyarakat telah diantisipasi dalam pembahasan undang-undang tersebut.
"Jadi, alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut dan insyaallah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang kemudian dikhawatirkan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi," kata Puan.




