REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026). Salah satu agenda rapat adalah pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Dalam pembukaan rapat, Puan menyampaikan, berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, sebanyak 361 anggota DPR telah menandatangani daftar hadir. Dari jumlah tersebut, sebanyak 254 anggota tercatat hadir, sedangkan anggota lainnya menyampaikan izin atau berhalangan karena sakit dan alasan lainnya.
"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna DPR hari ini telah ditandatangani oleh 361 orang anggota DPR RI. Hadir 254 orang dan izin serta karena berhalangan, sakit, dan lain-lain, namun sudah ditandatangani oleh 361 orang dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI," kata Puan.
Dia n menyatakan kuorum rapat telah terpenuhi. Puan secara resmi membuka rapat paripurna tersebut dan menyatakan persidangan terbuka untuk umum.
"Dengan demikian kuorum telah tercapai dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 hari Kamis tanggal 19 November dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," ujar Puan.
Adapun agenda utama rapat paripurna kali ini adalah pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. DPR melalui Komisi III bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan tingkat I RUU Perampasan Aset pada Rabu (18/11/2026).




