JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR RI, Habiburokhman, mengatakan fraksi-fraksi partai politik di MPR menginginkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres) yang kosong setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka berlangsung cepat dan kondusif. Menurut dia, kursi orang nomor dua di Indonesia itu tidak boleh dibiarkan kosong terlalu lama karena memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Habiburokhman mengatakan partai-partai politik menginginkan proses pemilihan wakil presiden baru berjalan lancar, demokratis, dan tidak menimbulkan kegaduhan politik. Meskipun konstitusi memberikan waktu paling lama 60 hari kepada MPR untuk menyelenggarakan pemilihan, ia berharap proses tersebut dapat diselesaikan lebih cepat.
"Walaupun waktunya, tenggat waktunya 60 hari, tetapi sebetulnya enggak boleh terlalu lama, karena faktanya Pak Prabowo kemarin cerita fakta konstitusionalnya ya, jabatan Wakil Presiden bukan sekadar 'ban serep'," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurut Ketua Komisi III DPR RI itu, Presiden Prabowo Subianto selama ini membagi sejumlah tugas pemerintahan dengan Gibran. Berbagai kunjungan kerja ke daerah dan agenda kenegaraan juga dilaksanakan wakil presiden untuk membantu presiden menjalankan pemerintahan. Karena itu, kekosongan jabatan wapres dikhawatirkan mengurangi fleksibilitas pembagian tugas kenegaraan.
"Ini kan kalau kosong, nanti enggak ada yang melakukan hal tersebut, gitu loh. Sementara Pak Prabowo agenda internasionalnya banyak, kemudian agenda-agenda besar di level nasional juga banyak sekali," ujar Habiburokhman.
Meski demikian, Habiburokhman mengingatkan bahwa percepatan proses pemilihan wakil presiden tetap harus memperhatikan agenda Presiden Prabowo. Ia menyebut jadwal sidang paripurna dan pelantikan perlu dikoordinasikan agar tidak berbenturan dengan kegiatan kenegaraan presiden, termasuk kunjungan internasional.
"Kalau enggak salah Pak Prabowo akan ke APEC, lalu ke China, segala macam itu, mungkin perlu disesuaikan," katanya.
MPR sendiri menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB untuk membahas tahapan pengisian jabatan wakil presiden. Rapat tersebut melibatkan pimpinan MPR, seluruh pimpinan fraksi, dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Salah satu agenda utama pertemuan adalah menentukan jadwal sidang paripurna pemilihan wakil presiden pengganti Gibran.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya menjelaskan rapat gabungan akan membahas empat agenda penting. Selain menentukan waktu sidang paripurna, MPR akan menyepakati pengiriman surat kepada Presiden Prabowo untuk meminta dua nama calon wakil presiden. Rapat tersebut juga akan membentuk tim verifikasi berkas calon serta tim khusus yang menyiapkan rancangan ketetapan MPR.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas surat pengunduran diri Gibran yang disampaikan langsung kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Surat itu diterima Ketua MPR Ahmad Muzani sekitar pukul 11.26 WIB, sebelum pimpinan MPR menggelar rapat untuk menentukan tindak lanjutnya. Muzani menyatakan jabatan wakil presiden mengalami kekosongan sejak hari yang sama.
Sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan. Konstitusi juga menetapkan bahwa pemilihan dilakukan terhadap dua calon yang diajukan presiden. Dengan demikian, pengisian jabatan tersebut tidak dilakukan melalui pemilihan umum langsung, melainkan melalui mekanisme konstitusional di MPR.
Ketentuan lebih terperinci tercantum dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Presiden diwajibkan mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR. Kedua calon kemudian harus menyampaikan pernyataan kesiapan sebelum proses pemilihan berlangsung.
Mekanisme tersebut juga mengatur bahwa calon dengan suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden. Apabila kedua calon memperoleh suara sama banyak, MPR menggelar pemilihan ulang sebanyak satu kali. Jika hasil pemilihan ulang tetap imbang, presiden berwenang menentukan salah satu dari dua calon tersebut untuk ditetapkan sebagai wakil presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika