Kamis 19 Nov 2026 15:17 WIB

Penyuluh Agama dan Densus 88 Kolaborasi Dampingi Eks Napiter

Pencegahan perlu memperhatikan lingkungan keluarga hingga pergaulan digital.

Puluhan eks napiter melakukan deklarasi untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu 2024 di Kantor Bakesbangpol Kota Tasikmalaya, Senin (27/11/2023).
Foto: Republika/Bayu Adji P
Puluhan eks napiter melakukan deklarasi untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu 2024 di Kantor Bakesbangpol Kota Tasikmalaya, Senin (27/11/2023).

BOGOR --  Pendampingan mantan narapidana terorisme (eks napiter) dilakukan  Penyuluh Agama berkolaborasi dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri. Koordinasi dan kolaborasi lintas lembaga diperlukan agar proses rehabilitasi dan reintegrasi berjalan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing pihak.

Direktur Bina Orang dan Kelompok Terpapar, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen Pol. Iwan Ristiyanto mengatakan, penyuluh agama memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Namun, pendampingan terhadap eks napiter membutuhkan koordinasi dengan aparat keamanan dan unsur pemerintah di wilayah setempat.

Baca Juga

“Penyuluh harus berkoordinasi dengan Densus 88, Bhabinkamtibmas, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Jangan sampai penyuluh langsung bergerak ke lapangan tanpa koordinasi strategis,” ujar Iwan dalam Workshop Capacity Building: Spesialisasi Kapasitas Penyuluh Agama Islam Wilayah Depok dan Bogor untuk Rehabilitasi, Reintegrasi, dan Pemberdayaan Individu yang Terpapar Ekstremisme di Bogor, Rabu (18/11/2026).

Menurut Iwan, koordinasi diperlukan agar setiap pihak memahami peran dan batas kewenangannya. Penyuluh agama juga perlu mengenali petugas yang bertanggung jawab di wilayah pendampingan sehingga komunikasi dan penanganan dapat berjalan terarah.

Iwan menjelaskan, penanggulangan terorisme tidak cukup hanya melalui penegakan hukum. Rehabilitasi dan reintegrasi sosial menjadi bagian penting untuk membantu eks napiter kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

Ia mencontohkan pendampingan terhadap 33 orang yang dipulangkan dari Suriah. Program tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Agama (Kemenag), untuk membantu proses pemulihan dan penyesuaian mereka setelah kembali ke Indonesia.

Iwan juga mengingatkan bahwa paparan paham ekstremisme berlangsung melalui proses bertahap. Seseorang dapat memulai dari sikap intoleran, berkembang menjadi radikal dalam pemikiran dan tindakan, hingga terlibat dalam aksi terorisme. Karena itu, upaya pencegahan perlu memperhatikan lingkungan keluarga, pergaulan, kondisi sosial, dan pengaruh ruang digital.

“Radikalisme itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ada proses yang dilalui, mulai dari intoleransi, kemudian radikalisme, hingga tindakan terorisme,” jelasnya.

Dua napiter di Lapas Kelas IIB Indramayu menjalani ikrar setia kepada NKRI, Jumat (22/11/2024).
Dua napiter di Lapas Kelas IIB Indramayu menjalani ikrar setia kepada NKRI, Jumat (22/11/2024). - (Lilis Sri Handayani)

 

 

Berita Lainnya

Rekomendasi