"Karena kami melihat gerakan penundaan pemilu itu serius dilakukan, maka saya dan Prof Mahfud sepakat untuk menggagalkannya. Kalau pemilu tidak dilaksanakan tepat waktu, maka sangatlah berbahaya bagi demokrasi dan ketertiban di tanah air," ucap Denny.
Salah satu usaha Denny mencegah penundaan Pemilu 2024 dengan bersurat kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Karena PDI Perjuangan punya kekuatan dan terus konsisten menolak tiga periode jabatan presiden dan penundaan pemilu," ujar Denny.
Sebelumnya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan, ada kemungkinan pelaksanaan Pemilu 2024 tertunda apabila Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penggunaan sistem proporsional tertutup alias sistem coblos partai.
Gugatan uji materi atas sistem proporsional terbuka ini diajukan oleh enam warga negara perseorangan pada akhir 2022 lalu. Para penggugat yang salah satunya kader PDIP meminta MK memutuskan pemilihan legislatif menggunakan sistem proporsional tertutup.
Gugatan ini mendapat sorotan publik. Sebab, tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan dengan menggunakan sistem proporsional terbuka. Baru-baru ini bahkan Denny Indrayana membocorkan MK akan memutuskan sistem Pemilu proporsional tertutup yang sontak memantik reaksi publik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
