REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menyatakan, pihaknya tidak melarang para bakal calon presiden (bacapres) melakukan silaturahim atau safari politik, asalkan tidak ada ajakan memilih. Jangan juga bersafari politik ke tempat pendidikan.
Masalahnya, kata Bagja, para bacapres kerap bersilaturahim dengan pimpinan pondok pesantren. Padahal, pimpinan pondok pesantren biasanya tinggal di dalam kawasan pondok pesantren yang merupakan tempat pendidikan.
Jajaran Bawaslu akhirnya kesulitan untuk memastikan apakah bacapres mengunjungi pimpinan pondok pesantren atau tempat pendidikannya. "Ini yang menjadi repotnya kami. Tidak terpisahnya antara tempatnya Pak Kiai dengan tempat pendidikannya. Ini yang kadang-kadang jadi kesulitan," kata Bagja kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/5/2023).
Selain itu, lanjut Bagja, petugas Bawaslu terkadang tidak bisa masuk ke area pesantren untuk melakukan pengawasan. Pasalnya, lingkungan pesantren memang sangat terbatas.
Kendati begitu, kata Bagja, pihaknya tetap berupaya melakukan pencegahan. Panitia pengawas kecamatan (panwascam) telah diarahkan untuk melakukan pendekatan persuasif kepada para kiai pimpinan pondok pesantren.
"Teman-teman Panwascam melakukan pendekatan persuasif kepada para kiai agar (kunjungan bacapres) tetap dalam kondisi silaturahim, bukan kampanye. Misalkan kampanye di luar masa kampanye, nanti bisa jadi masalah besar," ujar Bagja. Masa kampanye Pemilu 2024 baru akan dimulai pada akhir November 2023.
Dalam beberapa waktu terakhir, tiga bacapres dengan elektabilitas tertinggi kerap melakukan safari politik ke sejumlah pesantren di Pulau Jawa. Prabowo Subianto, misalnya, mengunjungi empat pondok pesantren di Mojokerto dan Jombang pada Ahad (21/5/2023).
Ganjar Pranowo juga melakukan kunjungan ke sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada awal Mei 2023. Sementara itu, Anies Baswedan mengunjungi sejumlah pondok pesantren di Pulau Jawa dalam beberapa bulan terakhir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
