REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menegaskan proyek pembangunan konektivitas digital atau Tol Langit tetap berlanjut meskipun pengadaan Base Transceiver Station (BTS) jaringan 4G tengah bermasalah akibat kasus korupsi. Kiai Ma'ruf mengatakan, program Tol Langit yang digagas pemerintah sebagai upaya pemerataan jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia tidak akan dihentikan.
"Tol Langit itu memang sudah menjadi program nasional dan program strategis nasional. Karena itu, apapun yang terjadi akibat misalnya kemungkinan terjadinya korupsi itu, Tol Langit akan terus (berlanjut)," ujar Kiai Ma'ruf saat memberikan keterangan pers usai membuka Asia Media Summit (AMS) ke-18 Tahun 2023 di Bali, Selasa (23/5/2023).
Kiai Ma'ruf menekankan pentingnya program Tol Langit untuk menyambung konektivitas digital antara wilayah. Selain itu, program Tol Langit sangat esensial karena selain menjadi media penyampai perkembangan nasional termasuk keberhasilan ekonomi, juga untuk mendukung program belajar jarak jauh melalui internet.
"Jadi sangat penting peran dari Tol Langit ini dan juga sekaligus menjadi bagian dari upaya menyatukan dan mewujudkan NKRI. NKRI bukan hanya kita wujudkan dalam bentuk politik tetapi dalam bentuk pelayanan, baik pelayanan yang sifatnya pembangunan jalan, pembangunan fasilitas dasar, dan juga termasuk fasilitas internet dan komunikasi," ujarnya.
Karena itu, meski bagian pembangunan BTS di dalamnya bermasalah dan menterinya tersangkut kasus dugaan korupsi, pemerintah akan terus melanjutkannya. Bahkan, sambung Wapres, saat ini Presiden telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sebagai Plt. Menkominfo untuk melanjutkan program Tol Langit sebelum ditetapkannya pejabat definitif.
"Sekarang juga sudah ada pejabat sementara, dan mungkin nanti akan ada pejabat yang akan terus menyelesaikan program kita,” katanya.
Setelah adanya kasus BTS ini, Kiai Ma'ruf pun mengimbau agar masalah-masalah yang terjadi dalam proyek tersebut diperbaiki. Dalam hal ini, Wapres menekankan pentingnya pengawasan sejak awal yakni tahap perencanaan.
Selain itu, proses audit juga harus dimulai sejak awal, sehingga apabila terjadi penyimpangan tidak terlalu jauh karena segera terdeteksi.
“Sistem dan regulasinya, dan tentu juga sumber daya manusianya (juga harus diperbaiki], sebab peraturan pun kembali kepada SDM pelaksananya,” tambahnya.
Terakhir, Wapres kembali menegaskan bahwa seluruh aspek yang memiliki celah penyebab terjadinya penyimpangan harus disempurnakan.
"Semuanya harus kita bereskan, (terutama) aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya (penyimpangan). Jadi dengan mengedukasi (SDM) membuat pencegahan, (menyempurnakan) peraturan, dan lain sebagainya," katanya.
Kejaksaan Agung saat ini sedang mendalami kasus dugaan korupsi proyek pengadaan BTS 4G yang dilaksanakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Proyek ini dianggap bermasalah karena diduga terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan dana dengan total kerugian negara mencapai Rp 8 triliun.
Dalam kasus yang diproses oleh Kejaksaan Agung ini, Menkominfo Johnny Gerard Plate, Direktur Utama BAKTI Anang Latif, serta berbagai pihak terkait lainnya telah dijadikan tersangka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
