REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Andi Widjajanto merespons kritikan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri terkait rencana penambahan komando daerah militer (kodam). Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) saat ini akan mendirikan kodam di 38 provinsi dari 15 kodam yang sudah berdiri.

Menurut Andi, Megawati mengkritik pembangunan kodam baru lantaran keinginannya agar pembangunan pertahanan dilakukan secara merata di seluruh matra TNI. "Yang diinginkan Ibu Mega, lakukan transformasi pertahanan dengan tidak mengutamakan salah satu matra saja," kata Andi saat ditemui di gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2023).

Rencana penambahan kodam itu diusulkan oleh TNI Angkatan Darat. Selain menyoroti rencana tersebut, Megawati juga menyinggung soal sejarah kekuatan alutsista TNI Angkatan Laut pada masa kepemimpinan Bung Karno.

Baca: Kontroversi Pembangunan Kodam di 38 Provinsi

Andi menyebut, dalam pernyataan itu, Megawati berharap agar transformasi juga dilakukan terhadap matra laut dan udara. "Yang dicontohkan oleh Ibu Mega jangan fokus hanya dengan pembangunan kodam baru saja, tapi juga membangun matra laut, bangun matra udara dan adopsi teknologi secepat-cepatnya," ujar Andi.

Sebelumnya, Megawati mengkritik kebijakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman. Adapun kebijakan pembangunan semua kodam di seluruh provinsi juga sudah disetujui Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

"Kalau Angkatan Darat mau bikin lagi kodam, itu saya suka inget kodam mau dibuat di setiap tempat. Ini gak ada perang, apa kita mau perang? Kan enggak, gimana caranya hindari perang. Sudah jangan mau-maunya sendiri, memperkaya sendiri, udah berhenti dah," kata Megawati saat berpidato di gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2023).

Saat ini, Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) baru memiliki 15 kodam. Dengan total 38 provinsi di Indonesia maka akan terbentuk 23 kodam baru. Adapun Mabesad tidak benar-benar membangun kodam baru. Mereka memilih menaikkan komando resor militer (korem) tipe A yang sudah ada di ibu kota provinsi untuk diubah menjadi kodam.

Megawati pun menegaskan, pendapatnya itu berdasarkan pemikiran yang bersandar atas realitas di lapangan dan analisis objektif. Karena itu, jika Indonesia mau perang dengan negara lain, yang berhadapan duluan bukan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Atas dasar itu, ia menggugat keputusan Jenderal Dudung membangun kodam baru.

"Saya sampai bilang ke Pak Dudung, sebenere mau opo to Pak, saya sampai bilang begini Pak, kalau kita umpamanya mau ada serangan ya, belum masuk tuh, apa itu kapal laut, apa itu pesawat, yang maju dulu siapa? Emangnya Angkatan Darat? Ya enggaklah. Jangan saya sampai dibenci Angkatan Darat, saya ngomong bener, realistis, objektif, telaah," kata Megawati.

Ikuti Whatsapp Channel Republika