Ahad 21 May 2023 08:26 WIB

JK: Utang Luar Negeri di Pemerintahan Jokowi Terbesar dalam Sejarah Indonesia

Mantan Wapres JK sebut utang luar negeri di pemerintahan Jokowi jadi yang terbesar.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Bilal Ramadhan
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla. Mantan Wapres JK sebut utang luar negeri di pemerintahan Jokowi jadi yang terbanyak.
Foto: Republika/Fauziah Mursid
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla. Mantan Wapres JK sebut utang luar negeri di pemerintahan Jokowi jadi yang terbanyak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla atau JK mengatakan, utang luar negeri Indonesia semakin menumpuk saat ini. JK tak membantah jika utang Indonesia saat ini adalah gabungan antara utang pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan saat ini. Namun, JK menegaskan, jika utang pemerintah saat ini adalah yang terbanyak.

"Setahun bayar hutang dan bunga sampai seribu triliun. Ini terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," kata JK dikutip dari siaran persnya, Ahad (21/5/2023) saat menghadiri milad ke 21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan Jakarta, kemarin.

Baca Juga

Menurut JK, salah satu persoalan yang akan dihadapi Indonesia adalah masalah utang. Bagi JK, berutang memang gampang tapi yang susah adalah membayar hutang. Karena itu, pemimpin masa depan harus dapat menyelesaikan persoalan utang tersebut.

Mantan ketua umum Partai Golkar itu mengakui jika UU membolehkan pemerintah melakukan hutang 60 persen dari pendapatan nasional. Namun, JK tetap mengingatkan perlunya kehati-hatian terhadap peningkatan utang pemerintah.

Hal ini menurut Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) tersebut agar tidak tidak berdampak pada masalah sosial yang semakin meluas di Indonesia, khususnya pada pemerataan ekonomi. JK mengaku khawatir jika pemerataan ekonomi atau masalah sosial ini tidak diatasi akan menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Satu langkah ini apabila tidak diselesaikan keadilan akan jadi lagi tahun 98. dan kita tidak ingin, kita harus hindari itu dengan pemerataan," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement