REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengeklaim, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sudah melakukan survei mengenai kerukunan dan potensi konflik di daerah. Hasilnya, tidak ada masalah terkait kerukunan umat beragama di Kota Depok.

"Potensi konflik juga cukup aman, tapi ini perlu terus dijaga, antara lain berkolaborasi dengan Forkopimda, juga DPRD, kami melakukan rakor (rapat koordinasi) setiap bulan untuk melihat kondisi dan apa program ke depan," jelasnya Idris saat pengajian Ulama Umaro dan Halal Bihalal Idul Fitri 1444 Hijriyah di MUI Depok, Kamis (18/5/2023).

Idris pun meminta kepada para alim ulama agar bisa berkolaborasi menguatkan kerukunan dan keamanan umat beragama. Termasuk juga mengurangi potensi konflik di Kota Depok. Dia menilai, para ulama merupakan pihak yang paling paham tentang sikap toleransi.

Hal itu lantaran Islam mengajarkan tentang sikap tersebut dalam berbagai dalil. "Tentang masalah toleransi, tentang kerukunan umat beragama sebenarnya sudah final dalam Islam, jadi tidak perlu lagi didiskusikan dalilnya apa, apalagi para ulama sudah jago tentang dalil-dalil," katanya.

Idris menyebut, pemkotmemiliki peran sebagai fasilitator, guna mewujudkan rekayasa sosial. Salah satunya dengan memanfaatkan Badan Kesbangpol, yang memiliki Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan beberapa forum dalam rangka program merekayasa sosial. "Jadi ini beberapa perangkat yang memang diinisiasi, disubsidi oleh pemerintah," tutur Idris.

Ikuti Whatsapp Channel Republika