REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK - Kapolres Bengkayang, Polda Kalimantan Barat, AKBP Bayu Suseno mengatakan pihaknya terus mengawal aktivitas penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar tepat sasaran dan tidak ada kelangkaan.
"Kami lakukan beberapa upaya dalam mengantisipasi kelangkaan BBM, seperti melalui kegiatan patroli pengawasan, preemtif, preventif, serta penegakan hukum," ujarnya saat dihubungi di Bengkayang, Senin (15/5/2023).
Ia menambahkan bahwa pihaknya juga bakal meneruskan beberapa atensi dari Kapolda Kalimantan Barat yakni untuk menjalin komunikasi terkait distribusi.
"Termasuk pula mendorong pemda untuk merekomendasi perolehan BBM waktu tertentu untuk pelayanan BBM, yang dilakukan selektif, verifikasi dan mengawal BBM subsidi untuk masyarakat pedalaman atau pesisir," ungkapnya.
Sementara itu, Perwakilan pihak Pertamina,M. Agung Afrizal menyampaikan bahwa terkait penyaluran BBM subsidi sudah diatur oleh pemerintah. Ke depan, ia berharap adanya aturan yang jelas mengenai BBM, sehingga dapat di pidana apabila terdapat pelanggaran.
"Penyaluran BBM subsidi yaitu program pemerintah untuk membantu masyarakat kecil diatur oleh pemerintah melalui BPH Migas. Mengenai aturan, kami harap ada peraturan yang jelas sehingga apabila ada pelanggaran pelaku dapat dipidana," kata Agung.
Ia menambahkan dalam pengisian jerigen harus ada rekomendasi sesuai Peraturan Presiden yang ada, dengan disertai surat keterangan BPH Migas tentang ketentuan tata cara penerbitan rekomendasi sesuai jenis peruntukan atau jenis usaha.
"Adapun untuk masa berlaku rekomendasi tersebut selama 30 hari kalender serta dapat diperpanjang. Website subsidi tepat Pertamina telah berjalan dari Maret hingga April," papar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika