Selain potensi konflik kepentingan, lanjut dia, menteri yang jadi caleg juga tidak akan bisa bekerja maksimal sebagai pembantu Presiden Jokowi. Apalagi ketika jelang kampanye. Karena itu, ICW mendesak Presiden Jokowi memecat para menterinya yang nyaleg tapi tak mau mundur. 

Sementara itu, Presiden Jokowi tak mempermasalahkan para menterinya nyaleg. Kendati demikian, Jokowi memperingati mereka agar tidak melalaikan tugas sebagai menteri. 

Jika para menteri yang nyaleg kinerjanya terganggu, maka Jokowi tak segan-segan melakukan pencopotan. “Saya selalu evaluasi, kalau ganggu memang kerjanya terganggu ya ganti bisa. Gitu aja. Udah,” kata Jokowi di usai menghadiri acara Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Ahad (14/5/2023). 

Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan patut mendapat sorotan paling banyak karena menteri dan wakil menterinya sama-sama nyaleg. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengaku mengetahui wakil menterinya juga akan bertarung untuk mendapatkan kursi di Senayan. 

Ida mengklaim, tugasnya sebagai menteri tidak akan terganggu karena nyaleg. Ida pun telah menyiapkan strategi untuk membagi waktu melaksanakan tugas menteri dan melakukan kampanye. 

"Waktu kampanye, ya kalau memang bertabrakan dengan waktu kerja, ya harus cuti. Atau kalau saya mungkin memilih akan menggunakan kampanye pada waktu bukan hari kerja," ujar Ida di Kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu (13/5/2023). 

Sedangkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan, regulasi hanya mengharuskan dirinya mengambil cuti saat masa kampanye. Kendati begitu, Afriansyah mengaku siap mundur dari jabatannya apabila diperintahkan oleh Presiden Jokowi.

"Kalau disuruh mundur sama presiden ya mundur. Tidak ada masalah. Buat saya ya," kata Afriansyah di Kantor KPU RI, Jumat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika