REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengklarifikasi rilis pers yang mereka buat terkait Presiden Joko Widodo. Klarifikasi ini terkait dengan proses seleksi dan menjelaskan sejumlah hal yang menurut mereka bisa berdampak miskonsepsi pada niatan awal mereka membuat rilis. Mereka sampaikan hal ini dalam penjelasan khusus di lamannya.
"We’d like to clarify our selection process and address some misconceptions," demikian penjelasan awal OCCRP dalam rilis yang terbit Kamis (2/1/2025).
OCCRP memaparkan bahwa mereka telah menggelar nominasi tokoh ini selama 13 tahun. Daftar nominasi diputuskan oleh sejumlah panel ahli dari berbagai latar belakang pekerjaan seperti masyarakat madani, akademisi, dan pers. Terutama tokoh-tokoh tersebut yang sudah malang melintang investigasi korupsi dan kejahatan.
OCCRP mengaku membuka pendaftaran dan menerima 55 ribu pengajuan. Termasuk di dalamnya tokoh tokoh yang terkenal maupun yang tidak terkenal. "Kami (OCCRP) tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, karena pengajuan datang dari masyarakat di seluruh dunia. Ini termasuk nominasi mantan presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Kami memasukkan Jokowi ke dalam kategori nominasi finalis karena mendapat dukungan online yang besar," kata OCCRP.
Organisasi ini menegaskan, "Kami tidak memiliki bukti apapun terkait Jokowi terlibat korupsi untuk kepentingan pribadi di masa pemerintahannya. Namun, masyarakat madani dan para pakar menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi memang secara signifikan melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia, melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi."
OCCRP menambahkan, Jokowi juga mendapat kritikan luas terkait pemilu dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi wakil presiden. "Juri kami mengapresiasi nominasi dari warga. Tapi memang dalam beberapa kasus tidak ada bukti langsung terkait korupsi maupun pola penyalahgunaan kekuasaan," ujar staf OCCRP Drew Sullivan.
"Tapi memang terlihat jelas ada persepsi yang kuat dari warganet terkait korupsi. Ini harus dijadikan peringatan bagi tokoh yang masuk nominasi bahwa publik mengawasi dan publik peduli. Kami juga mengawasi," kata Drew lagi.
OCCRP juga menegaskan bahwa penghargaan mereka kadangkala disalahgunakan oleh individu untuk ageda politiknya. Namun harus digarisbawahi bahwa niatan utama penghargaan OCCRP ini adalah untuk memberitahu, 'Hentikan segala kejahatan dan korupsi itu!'
OCCRP berjanji untuk terus memperbaiki proses seleksi dan nominasi, termasuk juga memastikan dalam proses tersebut ada transparansi dan inklusivitas.
Sebelumnya, pekan lalu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memberi tanggapan terkait namanya yang masuk daftar finalis tokoh dunia kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Dia malah merespon santai ketika ditanya awak media terkait namanya yang dimasukkan dalam daftar tersebut.
"Hehehe ya terkorup, korup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa?," kata Jokowi ketika ditemui awak media di kediamannya, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (31/12/2024).
Disinggung soal dirinya masuk nominasi karena manipulasi pemilu hingga eksploitasi sumber daya alam (SDA), Jokowi lantas bertanya kembali ke awak media. "Ya apa? Sumber daya alamnya apa? Apalagi," kata mantan wali kota Solo tersebut.
Ditanya apakah nominasi tersebut hanya tuduhan belaka, Jokowi tak menampik hal tersebut. Ia mengatakan sekarang banyak tuduhan dan framing jahat tanpa ada bukti.
"Ya sekarang banyak sekali fitnah banyak sekali framing jahat banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti, yaitu yang terjadi sekarang kan?" kata Jokowi.
Disinggung apakah nominasi tersebut bermuatan politik, Jokowi meminta menanyakan hal itu ke organisasi bersangkutan. Ia hanya mengatakan, banyak cara bagi pihak-pihak tertentu untuk membuat tuduhan jahat.
"Ya ditanya aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah, bisa pakai NGO, bisa pakai partai bisa pakai ormas untuk menuduh untuk membuat framing jahat membuat tuduhan jahat jahat seperti itu," kata Jokowi mengakhiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika