REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Hubungan insan pers di Provinsi Sumatra Barat dengan Gubernur Mahyeldi sedang memanas. Hal ini dipicu oleh kejadian berkali-kali di mana Mahyeldi beserta jajarannya merendahkan profesi jurnalis. 

Salah satunya, dengan gampang menyebutkan berita yang dibuat jurnalis hoaks, tidak terbuka dengan wartawan karena terkesan gubernur dan wakil gubernur Sumbar tidak butuh media. Hal yang teranyar, pegawai Pemprov Sumbar mengusir seluruh wartawan saat acara pelantikan Wakil Wali Kota Padang di kompleks Rumah Dinas Gubernur Sumbar pada Selasa (9/5/2023) lalu.

Pengusiran wartawan dari acara pelantikan Wakil Wali Kota Padang tersebut membuat kemarahan jurnalis di Sumbar kepada Mahyeldi memuncak. Empat organisasi jurnalis yang ada di Sumbar yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumbar dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Padang menginisiasi untuk melakukan aksi demonstrasi ke depan Kantor Gubernur Sumbar pada Rabu (10/5/2023) lalu.

"Pengusiran pelantikan Wakil Wali Kota (Padang) ini membuat seluruh jurnalis marah. Karena sudah berkali-kali Gubernur Sumbar melecehkan profesi jurnalis yang bekerja dengan kode etik dan dilindungi Undang Undang," kata Ketua AJI Padang, Aidil Ichlas, kepada Republika.co.id, Sabtu (13/5/2023).

Selain aksi turun ke jalan, jurnalis di Sumbar yang tergabung ke dalam Koalisi Wartawan Anti Kekerasan (KWAK) juga melaporkan dua oknum pegawai Pemprov Sumbar yang mengusir wartawan dari acara pelantikan Wakil Wali Kota Padang ke polisi. Aidil berharap dengan diproses secara hukum, dapat terkuak siapa dalang di balik pengusiran wartawan dari acara pelantikan Wakil Wali Kota Padang tersebut. 

Aidil menyebut seluruh jurnalis di Sumbar mendesak  Gubernur Sumbar meminta maaf kepada insan pers yang telah terluka karena pelecehan yang dilakukan Mahyeldi dan juga jajarannya berulang kali. "Kami ingin Gubernur Sumbar meminta maaf kepada masyarakat pers di Sumbar. Dan Mahyeldi harus memperbaiki hubungan atau komunikasi dengan masyarakat pers di Sumbar," ujar Aidil.

Sementara itu, Ketua PFI Padang, Muhammad Arif Pribadi, mengatakan kemarahan jurnalis di Sumbar terhadap Gubernur juga ditunjukkan dengan aksi boikot pemberitaan tentang Gubernur maupun Pemprov Sumbar. Bahkan kata Arif tidak sedikit media di Sumbar yang berani membatalkan kerja sama berbentuk pariwara dengan Pemprov Sumbar.

"Masyarakat Pers Sumbar memberikan apresiasi kepada pimpinan media atas semangat kebersamaan terhadap perjuangan yang dilakukan  termasuk inisiatif memboikot berita dan pariwara," ujar Arif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika