REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan enam ketua umum partai politik membahas tantangan Indonesia saat ini. Di pertemuan tersebut juga tak ada paksaan untuk memilih sosok tertentu pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Tidak ada (paksaan memilih sosok tertentu), kalau memang begitu (ada paksaan), Pak Prabowo dilarang maju. Ini tidak ada dilarang maju, cawapresnya juga terserah mau pilih siapa kita," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/5/2023) malam.
Dasco menegaskan, Partai Gerindra mendorong Prabowo untuk menjadi calon presiden (capres) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Tak ada keinginan partainya untuk menjadikan Menteri Pertahanan (Menhan) itu sebagai calon wakil presiden (cawapres).
"Tidak pernah satupun Presiden kemudian menyatakan atau menyampaikan bahwa sebagai partai koalisi pendukung pemerintah, misalnya 'Gerindra harus begini, Pak Prabowo harus begini', tidak ada," ujar Dasco.
Ia juga membantah, Jokowi terlalu ikut campur atau cawe-cawe dalam penentuan pasangan di PIlpres 2024. Sebab, tak ada penjegalan dari Jokowi agar Prabowo tak maju dalam kontestasi mendatang.
"Jadi begini, Partai Gerindra sebagai partai pendukung koalisi pemerintah itu juga berkeberatan soal itu (jika Jokowi terlalu ikut campur soal Pilpres), karena kan kalau terlalu dalam kan dia berarti Pak Presiden kan tidak netral dan mencampuri," ujar Dasco.
"Sampai saat ini, Prabowo yang dicapreskan oleh Partai Gerindra," sambung Wakil Ketua DPR itu.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman menanggapi dugaan jika benarnya Jokowi tak netral dalam Pilpres 2024. Apalagi jika menjadikan Istana Merdeka sebagai markas tim sukses dari capres tertentu.
"Jika benar Presiden tidak netral dalam pilpres dan pileg, apalagi menjadikan Istana Presiden markas tim sukses capres tertentu, maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang, perang semesta melawan rakyatnya sendiri," cuit Benny lewat akun Twitternya yang sudah dikonfirmasi, Selasa (9/5/2023).
"Hati-hati Pak Jokowi, di dada Bapak melekat lambang negara, lambang Presiden RI, bukan lambang Presiden dari kelompok atau Presiden dari golongan tertentu," sambungnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika