Selasa 09 May 2023 01:24 WIB

Isu Cawe-Cawe Pilpres, Jokowi Dinilai tak Miliki Komitmen Terhadap Demokrasi

"Menjadi negarawan berarti menjadi petugas rakyat bukan petugas partai," kata Kamhar.

Presiden Joko Widodo menyapa warga saat mengunjungi Pasar Tanah Abang di Jakarta, Kamis (4/5/2023). Pertemuan Jokowi dengan ketua umum parpol koalisi kecuali Nasdem di Istana Kepresidenan pada pekan lalu belakangan menuai polemik. (ilustrasi)
Foto:

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan tak ada yang salah ketika Presiden Jokowi mengundang enam ketua umum partai politik ke Istana Merdeka. Menurutnya, pertemuan tersebut dalam rangka penguatan pemerintahan.

"Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini sebagai suatu proses dialog yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratis, mengingat rakyat, lah, yang menjadi pemegang kedaulatan tertinggi," ujar Hasto di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (8/5/2023).

Jelasnya, tantangan Indonesia di masa depan akan semakin beragam. Karenanya, diperlukan konsolidasi antara Jokowi sebagai presiden dengan enam ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan.

"Presiden Jokowi pada pertemuan dengan enam ketua umum partai politik itu menyampaikan suatu tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan dan kemudian juga bagaimana tantangan dari aspek demografi, tantangan dari pertarungan hegemoni, bagaimana dengan pencapaian yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi," ujar Hasto.

Di samping itu, Jokowi tidak sekalipun menyinggung tentang politik praktis saat bertemu enam ketua umum partai politik. Sebab, ia sendiri ikut mendampingi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri ke Istana Merdeka.

"Bukan upaya dalam tanda petik suatu pemaksaan konsolidasi partai politik yang menyampaikan gambaran tantangan, sehingga ini menciptakan suatu gambaran dari ketua umum partai politik terhadap apa tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan," ujar Hasto.

"Dan bagaimana apa yang sudah dicapai Presiden Jokowi dapat berkesinambungan ke depan, sehingga tidak ada suatu intervensi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi," sambungnya.

Hasto juga mengatakan, hal serupa juga kerap dilakukan oleh presiden sebelum Jokowi. Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla (JK), meminta Jokowi untuk tidak terlalu melibatkan diri dalam perpolitikan jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Sebenarnya secara empiris ini juga dilakukan sebelumnya oleh presiden sebelumnya. Kemudian juga oleh Pak JK sekalipun ketika berbicara dan beliau kan juga menjadi dewan pengarah di dalam tim kampanye dari Pak Jokowi-KH Ma’ruf Amin (pada Pilpres 2019)," ujar Hasto di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (8/5/2023).

Kendati demikian, merupakan hak JK untuk menyampaikan pendapatnya. Namun ia menegaskan, pertemuan antara Jokowi dan enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka tak membahas politik praktis.

"Sebagai pihak yang saat itu mendengar secara langsung dari ibu Megawati Soekarnoputri, terhadap apa yang dibicarakan di Istana Negara, itu sesuatu hal yang betul-betul berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara ke depan," ujar Hasto.

 

photo
Infografis Koalisi Perubahan dan Perjalanan Pencapresan Anies Baswedan - (Republika.co.id)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement