REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan Sumatra Barat (Sumbar) masih berpotensi diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat dalam 3 hingga 4 hari ke depan. Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani mengatakan hal tersebut berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer terkini di wilayah Pulau Sumatra bagian utara, tengah, dan termasuk Sumatra Barat.
Dari analisis tersebut tim Meteorologi BMKG mendapati peningkatan aktivitas pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut karena dipicu oleh adanya fenomena Madden Julian-Oscillation (MJO), gelombang Ekuator Rossby dan perlambatan kecepatan angin (konvergensi). Selain itu, kata dia, adanya faktor kondisi lokal menunjukkan kecenderungan peningkatan aktivitas konvektif akibat labilitas atmosfer yang kuat di Sumatra Barat.
"Maka hingga 3-4 hari mendatang kondisi dinamika tersebut mendukung masih adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Sumatra Barat," ujarnya.
Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan dan mengikuti perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca BMKG, serta mematuhi arahan atau panduan dari pemerintah sehingga bisa memitigasi sejak dini atas dampak yang ditimbulkan.
Berdasarkan panduan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bila hujan telah mengguyur lebih dari 120 menit dan jarak pandang menurun hingga kurang dari 100 meter maka, masyarakat di pesisir sungai/lereng bukit diharapkan untuk segera berlindung atau mengevakuasi diri karena kondisi demikian membuka kemungkinan terjadi bencana; banjir, tanah longsor dan seterusnya.
BMKG menilai imbauan tersebut penting pula untuk diperhatikan oleh masyarakat Sumatra Barat secara khusus. Dengan begitu diharapkan masyarakat setempat terhindar dari dampak bencana banjir susulan yang mengandung material lahar dingin Gunung Marapi, sebagaimana yang terjadi sebelumnya pada 11 Mei 2024 hingga menimbulkan korban jiwa dan dampak kerusakan dengan jumlah yang cukup besar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika