REPUBLIKA.CO.ID, WASIOR -- Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengingatkan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) baik provinsi maupun kabupaten di wilayah itu untuk menerapkan pola hidup sederhana dan meningkatkan etos kerja.
"Negara gelontorkan dana triliunan di Tanah Papua untuk rakyat, bukan untuk perut kita. Saya ingatkan kepada semua pejabat, kerjalah untuk kepentingan rakyat," kata Waterpauw saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Teluk Wondama, Selasa (25/4/2023).
Ia meminta seluruh bupati di Papua Barat untuk bersikap tegas apabila menemukan ASN yang cenderung menampilkan gaya hidup mewah. Aparatur pemerintah sudah semestinya memberikan teladan bagi masyarakat, dan fokus menyelesaikan program pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.
"Kalau ada eselon II, III dan IV hanya pikir tentang kekayaan, ya, tidak perlu pakai tenaga mereka dan jangan berikan mereka jabatan," kata pensiunan Polri berpangkat Komisaris Jenderal.
Sebagai putra asli Papua, Waterpauw merasa sangat prihatin karena dana triliunan yang dikucurkan pemerintah pusat melalui alokasi dana otonomi khusus selama 20 tahun kurang dimaksimalkan. Kondisi itu menyebabkan Papua Barat masih terbelenggu masalah kemiskinan ekstrem dan sistem layanan kesehatan yang jauh tertinggal dari wilayah Indonesia lainnya.
Di sisi lain, status Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat yang belum mengalami perbaikan signifikan padahal pemerintah pusat sangat antusias mendorong perbaikan. Menurut dia, tata kelola pemerintahan perlu diperbaiki secara menyeluruh dari pemerintahan provinsi hingga kabupaten agar program pembangunan lebih tepat sasaran.
"Berarti ada salah perencanaan dalam menyusun program-program yang berpihak pada masyarakat di seluruh Papua Barat," kata Waterpauw.
Ikuti Whatsapp Channel Republika