REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Yoga menyarankan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan di kawasan Santa, Jakarta Selatan dengan memperbanyak transportasi publik yang melintas di kawasan tersebut. Sehingga, warga memiliki alternatif untuk beralih naik transportasi publik.
"Pemprov DKI harusnya memperbanyak transportasi publik bukan malah mengistimewakan pengguna kendaraan bermotor dan bermobil pribadi yang menjadi penyebab kemacetan lalin (lalu lintas)," kata Nirwono saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta pada Selasa (18/4/2023).
Menurut dia, Pemprov DKI harus terus berinovasi dengan berbagai kebijakan untuk mengurai kemacetan lalin. Di antaranya, perluasan ganjil-genap baik wilayah maupun jenis kendaraan (mobil dan motor baik bbm, fosil/listrik), penerapan parkir elektronik progresif, jalan satu arah, menutup putaran penyebab antrean/kemacetan, serta meniadakan parkir on the street dan parkir liar.
Baca: Pj Heru Ubah Trotoar Jadi Jalan, Justin PSI: Untuk Urai Kemacetan
"Lalu, mewajibkan warga pemilik kendaraan maupun pengusaha menyediakan garasi atau tempat parkir yang memadai (gedung parkir komunal/bersama)," kata Nirwono.
Selain itu, trotoar harusnya dipertahankan sebagai bentuk keberpihakan Pemprov DKI terhadap pejalan kaki dalam mewujudkan kota ramah pejalan kaki. Selain itu, kata Nirwono, perubahan fungsi menjadi jalan menunjukkan Pemprov DKI tidak berpihak dan serius menjadikan Jakarta sebagai kota ramah pejalan kaki.
"Siapa pun Gubernur DKI (termasuk Pj) tetap harus bekomitmen mewujudkan kota ramah pejalan kaki dengan mempertahankan dan terus menyediakan lebih banyak trotoar agar warga mau dan terbiasa berjalan kaki," ucap Nirwono.
Terkait penutupan putaran balik (u-turn) di Pertigaan Santa, sambung dia, harus dilakukan melalui kajian dan pengamatan yang matang. Seperti pada pukul berapa u-turn padat dan menyebabkan kemacetan lalin di wilayah sekitarnya.
"Perlu ditutup sementara pada jam-jam padat atau perlu ditutup permanen. Hingga konsekuensi jika ditutup warga bisa putar balik dimana atau harus melewati jalur alternatif ke tempat tujuan tersebut," kata Nirwono.
Baca: https://news.republika.co.id/berita//rtao17484/kebijakan-pj-heru-cuma-bertahan-empat-hari-barrier-simpang-santa-dibuka-kembali?
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menutup putaran balik (u-turn) dan membongkar trotoar dan jalur sepeda di kawasan Simpang Santa, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Langkah itu diambil untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di kawasan tersebut.
Namun, berdasarkan pantauan Republika.co.id pada Senin, kemacetan panjang masih terjadi dari Simpang Santa menuju Jalan Trunujoyo. Hal itu lantaran kendaraan dari Jalan Wijaya yang hendak menuju Jalan Tendean harus memutar lewat Jalan Wolter Monginsidi.
Sementara kendaraan dari Jalan Senopati yang hendak menuju ke Jalan Wijaya diarahkan putar balik di bawah kolong jalan layang Kapten Tendean. Forum Diskusi Transportasi Jakarta (FDTJ) menilai keputusan Pj Heru tersebut akan menjadi preseden buruk bagi pengembangan fasilitas nonmotorized transport (NMT).
Selain itu, tentu kemubaziran anggaran atas penghancuran fasilitas pejalan kaki dan lajur sepeda. Puluhan miliar rupiah dialokasikan namun kemudian dihancurkan hanya dalam satu malam.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Syafrin Liputo mengatakan, putaran balik (u-turn) di simpang Pasar Santa, kini telah dibuka kembali per Selasa (18/4/2023). Sehingga semua kendaraan bisa berputar balik seperti sedia kala. Adapun petugas Dishub DKI membuka separator beton mulai Senin (17/4/2023), akibat kemacetan semakin menggila.
"Dari hasil evaluasi didapatkan hasil bahwa kapasitas ruas Jalan Wolter Monginsidi tidak dapat menampung volume lalu lintas dari arah Jalan Wijaya 1, Jalan Tendean dan Jalan Suryo. Maka dari itu, kami lakukan penyesuaian, salah satunya dengan membuka barrier beton yang kemarin digunakan untuk menutup ruas jalan tersebut," kata Syafrin di Jakarta, Selasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
