REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah diimbau tidak menjadikan APBN sebagai jaminan utang pengadaan kereta cepat dari Cina. Anggota Komisi V DPR Lasarus mengingatkan, langkah itu hampir bisa dipastikan akan memberikan risiko yang besar bagi keberlanjutan APBN Indonesia nantinya.

"Saya tidak setuju dengan skema itu. Karena, harusnya di skema pengembalian ada masa konsesi yang diberikan, di masa itulah kita berikan skema pengembalian," kata Lasarus pada Senin (17/4/2023).

Politisi PDIP ini mengkritisi permintaan Cina yang menginginkan APBN menjadi jaminan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Ia menilai, ini kesalahan pemerintah yang kurang tepat memikirkan langkah antisipasi.

Ia berpendapat, semua itu terjadi karena Pemerintah Indonesia tidak cermat sejak awal, sehingga membuat Cina berani menekan kita meminta jaminan dari APBN. Maka itu, Anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Barat itu meminta Pemerintah Indonesia tegas menghadapi permintaan Cina.

"Saya rasa ini terjadi karena pemerintah kita, menurut saya tidak cermat di awal, sehingga membuat Cina berani menekan kita untuk meminta jaminan dari APBN," kata Lasarus.

Di sisi lain, ia mengingatkan, Indonesia memang harus komitmen pada kesepakatan yang ada sebelum proyek KCJB ini dijalankan. Terlebih, sebenarnya Pemerintah Indonesia sudah biasa melakukan pinjaman luar negeri untuk berbagai pembangunan.

"Harusnya skema pengembaliannya seperti apa dibicarakan dari awal. Tidak seperti sekarang, ketika keretanya sudah selesai, baru dibicarakan skema utang," ujar Lasarus.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dalam kebimbangan akibat biaya proyek atau cost overrun KCJB membengkak 1,2 miliar dolar AS. Cina mematok bunga utang sebesar 3,4 persen, jauh lebih tinggi dari harapan Pemerintah Indonesia sebesar 2 persen.

Selain itu, Cina meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai jaminan dari pinjaman utang proyek itu. Diberikan China Development Bank 560 juta dolar AS atau Rp 8,3 triliun untuk membiayai cost overrun sebesar Rp 17,8 triliun.

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, terkait tuntutan Pemerintah Cina tidak bisa langsung dipenuhi. Luhut menawarkan alternatif menggunakan penjaminan utang melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PII. 

Sorotan

Konflik Laut Cina Selatan. - (AP)

Cina saat ini tengah menjadi sorotan banyak negara, karena tindakannya yang dinilai seringkali menciptakan ketengangan antar negara.

Salah satunya, perseteruan geopolitik antara Cina dan Amerika Serikat (AS) yang makin meruncing. Beijing bahkan menyebut hubungan Amerika Serikat dan negaranya sedang menuju konflik yang tak terelakkan, jika Washington tidak mengubah pendekatannya.

Amerika Serikat balik menuding Cina sebagai pihak yang berkonfrontasi, dengan mengungkapkan beberapa fakta dan bukti tindakan sewenang-wenang terhadap beberapa negara.

Di antaranya, Pentagon mengeluh tentang Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) yang ‘melecehkan’ pesawat dan kapal dari banyak negara dengan cara menembakkan laser untuk menyilaukan pilot, penyadapan udara menggunakan balon yang berbahaya, manuver kapal perang Beijing kepada kapal negara lain saat berpapasan dengan mereka.

Merespons hal ini, Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies (CENTRIS) mengimbau negara-negara dunia khususnya Indonesia untuk mengambil tindakan keras atas Pemerintah Cina.

Peneliti senior CENTRIS, AB Solissa mengatakan tindakan Cina jelas menunjukkan perangai dan tabiat buruk dalam hubungan internasional. 

“Pertama, tindakan sewenang-wenang Cina bukan lagi mengganggu atau merusak kedamaian dunia, namun juga telah meluluh lantakkan kehidupan berbangsa dan bernegara di muka bumi ini,” kata AB Solissa kepada wartawan, Senin, (17/4/2023).

Sebagai contoh kesewenang-wenangan Cina, yakni ketika maskapai penerbangan Qantas memperingatkan awak pesawat terkait gangguan komunikasi VHF yang dilakukan oleh pihak yang mengaku mewakili militer Cina.

Qantas mengatakan gangguan semacam itu telah terjadi di Pasifik Barat serta Laut Cina Selatan dan parahnya lagi, Australia melaporkan pesawat yang mengalami gangguan GPS yang diduga kuat ulah daro kapal perang Beijing yang beroperasi di sekitar barat laut Australia.

Bukan hanya Qantas, International Federation of Air Line Pilots Associations (IFALPA) mengeluarkan buletin keselamatan yang mengatakan pihaknya mengetahui maskapai penerbangan dan pesawat militer di Pasifik, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Hindia, diperintahkan oleh otoritas Tiongkok untuk mengalihkan jalur penerbangan untuk menghindari wilayah udara Beijing.

Sementara di Taiwan, hingga saat ini Cina terus meningkatkan ketegangan di Laut Cina Selatan yang sangat dekat dengan wilayah Taiwan, dan di sepanjang perbatasan dengan India, di Laut Cina Timur.

Beijing dikabarkan telah menghiasi wilayah udara dengan balon mata-mata, melobi beberapa negara di Pasifik Selatan, dan mencuri mitra diplomatik Taiwan.  

Pekan lalu, Beijing mencuri Honduras sebagai sekutu diplomatik Taiwan, karena Taiwan menuntut 2,4 miliar dolar AS yang tidak masuk akal dari Taipei.  Cina juga telah membuat kemajuan di Pasifik, khususnya di Kepulauan Solomon, di mana Perdana Menteri Manasseh Sogavare tampaknya telah ‘berada’ di tangan Cina.  

Sementara di Indonesia sendiri, Cina beberapa kali mengklaim kawasan Natuna sebagai milik mereka, dan kapal-kapal nelayan mereka acap kali mencuri ikan di perairan Indonesia dengan kawalan ketat kapal perang PLA.

Kemudian yang terbaru adalah Cina meminta APBN jadi jaminan utang pengadaan kereta cepat.

CENTRIS mengingatkan negara-ngara dunia untuk mewaspadai taktik Cina menggandeng negara-negara lainnya seperti Kamboja,sebagai basis pertahanan dan kekuatan mereka melalui kerjasama investasi.

Saat ini dikabarkan bahwa Kamboja tengah membangun pusat pertahanan udara dan jaringan radar di Taman Nasional Ream yang berdekatan dengan Pangkalan Angkatan Laut Ream, yang mayoritas dikerjakan oleh Cina.

Dari berbagai laporan, pembangunan tersebut masuk dalam kesepakatan rahasia antar Cina dengan Kamboja yang ditandatangani pada 2019. Salah satu bunyi perjanjian kerjasama 30 tahun tersebut yakni perpanjangan otomatis dapat dilakukan Beijing sepuluh tahun setelahnya.  

Gambar satelit Pangkalan Angkatan Laut Ream menunjukkan perkembangan yang cukup besar setelah pekerjaan perluasan yang didanai oleh Cina dimulai pada pertengahan 2022.  

Dua dermaga baru dibangun, kemungkinan untuk mendatangkan material konstruksi, sementara Cina juga sedang membangun dry dock, slipway, rumah sakit dan beberapa bangunan lainny

CENTRIS menilai sangat wajar banyak yang mensinyalir jika militer Cina bukan pihak satu-satunya yang bertanggung jawab atas timbulnya konfrontasi dengan negara-negara dunia.

Mayoritas menilai pemimpin-pemimpin utama Beijing yang di kontrol oleh Partai Komunis Cina dengan sengaja memaksakan negaranya untuk berperang.  

“Logika sederhananya, tidak mungkin militer Beijing berani melakukan tindakan konfrontasi jika tidak diperintah atau setidaknya mendapatkan restu Xi Jinping dan Partai Komunis Cina,” tutur AB Solissa.

Yang sangat disayangkannya, Cina saat ini tidak melakukan apa pun untuk meredakan ketegangan dengan negara-negara dunia.

Laksamana John Aquilino, Kepala Komando Indo-Pasifik AS berbicara pada acara yang diselenggarakan oleh Institut Studi Strategis Internasional, pihaknya tidak melakukan kontak dengan mitra PLA terkait permintaan untuk berbicara dengan komandan wilayah Timur dan Selatan.

Sentimen serupa diungkapkan Komandan Korps Marinir Amerika Serikat, Jenderal David Berger yang mengatakan pihaknya sudah tidak dapat lagi berkomunikasi dengan militer Cina.

“Menutup dirinya dan semakin beraninya militer Cina bukan tidak mungkin adalah pertanda Cina siap berkonfrontasi alias berperang dengan negara manapun di dunia,” tutur AB Solissa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika