REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung masih menuai kontroversi. Hal itu tak lepas dari membengkaknya jumlah anggaran, nilai kompensasi, serta jaminan yang diberikan.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Pemerintah China sudah sepakat mengenai besaran cost overrun atau pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar dolar AS untuk keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Luhut mengatakan, angka ini sudah sesuai dengan hasil audit yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga menyetujui masa konsesi Kereta Cepat Jakarta Bandung yang dioperasikan oleh Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) selama 80 tahun.
Masa konsesi itu dinilai cukup oleh pemerintah bagi KCIC untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama proyek pembangunan.
Menyusul kontroversi ini, warganet pun diramaikan dengan pernyataan-pernyataan eks menhub Jonan pada 2015 silam. Ketika awal rencana Kereta Cepat Jakarta-Bandung diluncurkan, Jonan menilai kereta cepat tak dibutuhkan. Berikut sejumlah pernyataan Jonan.
Jangan Ada Pembangunan Kereta Cepat di Jawa
Ignasius Jonan ketika menjadi menteri perhubungan pernah meminta agar tidak ada pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa. Ia mendorong pembangunan fasilitas KA ke Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dalam lima tahun ke depan.
"Jangan ada pembangunan kereta cepat di Jawa, walaupun pinjaman luar negeri," ujar Jonan dalam rapat bersama DPR di Jakarta, Rabu (21/1/2015).
Ikuti Whatsapp Channel Republika