REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menyebut, pemerintah akan mengoperasikan beberapa ruas jalan tol baru yang belum diresmikan selama musim mudik Lebaran. Dengan demikian, selama arus mudik Lebaran masyarakat bisa melintas tanpa dipungut biaya.

"Bukan digratiskan, tapi karena itu ruas-ruas jalur tol baru dan belum dinyatakan resmi digunakan, maka nanti selama mudik itu akan dibuka untuk umum," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (4/4/2023).

Meski begitu, Muhadjir belum mengetahui ruas jalan tol mana saja yang akan dioperasikan untuk masyarakat umum tersebut. "Mungkin juga ada yang masih dalam taraf percobaan, belum ada pemungutan dan itu tentu saja belum dipungut biaya atau gratis. Tapi di mana saja, itu Pak Menteri PUPR, tapi ada," ujarnya.

Muhadjir mengatakan, pemerintah juga melakukan upaya strategi penanganan lalu lintas dengan menerapkan contra flow atau sistem lawan arah dan juga sistem satu arah atau one way untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan. Semua itu nantinya akan diserahkan kepada petugas di lapangan.

"Jadi satu jalan digunakan untuk seluruh pemudik, tapi bisa juga menggunakan buka tutup. Jadi tidak ada perubahan tapi yang paling memungkinkan nanti yang akan paling sering dilakukan itu contraflow," jelas Muhadjir.

Dengan diubahnya periode libur cuti bersama, ia pun berharap masyarakat tidak melakukan perjalanan mudik dalam satu hari secara bersamaan untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan. Masyarakat bisa mulai perjalanan mudik dua sampai tiga hari sebelum Lebaran. Sehingga, hal itu tidak menganggu manajemen tata kelola lalu lintas.

"Karena itu diberi waktu agak panjang agar nanti mereka tidak mudik dalam satu hari yang bersamaan tapi mungkin dua sampai tiga hari sebelum itu, sehingga tidak akan mengganggu manajemen tata kelola lalu lintas perjalanan mudik," kata Muhadjir.

Pada tahun ini, jumlah masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik diperkirakan melonjak, dari 85 juta menjadi lebih dari 123 juta orang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika