REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana koalisi besar kembali mengemuka usai Presiden Jokowi menemui lima ketua umum partai politik di Kantor PAN. Namun, Partai Demokrat yang sudah mengusung Koalisi Perubahan tampak cukup santai menanggapi wacana tersebut.
Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron mengatakan, hak partai-partai memang untuk berkoalisi. Karenanya, Demokrat akan menghormati dan mempersilakan wacana itu diwujudkan.
"Tentu kami menghormatinya, silakan saja koalisi besar itu dibangun," kata Herman, Senin (3/4/2023).
Ia mengingatkan, masing-masing partai politik tentu memiliki kemandirian, jadi tidak mudah menyatukan partai-partai dengan keinginan yang berbeda-beda. Bagi Herman, yang pasti Koalisi Perubahan yang diisi tiga partai sudah cukup kuat.
Selain itu, ia berpendapat, Koalisi Perubahan yang diisi Nasdem, Demokrat dan PKS sudah memiliki bacapres yang pasti. Herman berharap, soliditas itu bisa membantu Koalisi Perubahan memenangkan pilpres dan memimpin negeri lebih baik.
Soal potensi polarisasi jika koalisi besar benar-benar muncul, ia menyatakan, selama kontestasi dibangun oleh sebuah sistem yang tidak membenturkan tidak akan ada polarisasi. Apalagi, koalisi merupakan sesuatu yang biasa dalam pemilu.
Sekalipun pada akhirnya antar koalisi-koalisi harus berkontestasi, Herman berpendapat, nantinya komunikasi akan cair kembali. Ia menekankan, yang paling penting jangan sampai kontestasi yang ada lahirkan kompetisi yang tidak sehat.
"Mari kita berkompetisi dan berkontestasi secara sehat," ujar Herman.
Ia mengajak apapun koalisi-koalisi yang muncul untuk menampilkan pemilu sebagai ajang pesta demokrasi milik rakyat. Sehingga, betul-betul akan memberikan proses demokrasi dan pembelajaran demokrasi yang baik agar ke depan jadi semakin baik.
Herman menambahkan, tidak mudah menyatukan partai-partai. Koalisi Perubahan, misal, disatukan lewat visi, melihat kondisi negara tidak baik-baik saja, ada banyak hal hal yang perlu diubah, diperbaiki sampai menyatulah antar visi ini.
"Dengan koalisi besar kami belum mengerti apa yang mendasari terjadinya koalisi besar, tapi itu hak partai-partai untuk bisa menggabungkan diri dalam koalisi," kata Herman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
