REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendeklarasikan gerakan lawan politik identitas dalam acara puncak Dies Natalis ke-69 organisasi tersebut, di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Jumat (31/3/2023). Ini mereka suarakan jelang kontestasi politik 2024.
Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino menyampaikan tiga hal dalam menyikapi potensi terjadinya politik indentigas di tahun politik. Oleh karena itu GMNI perlu mengambil sikap agar perpolitikan jelang 2024 bisa diminimalisir.
Pertama, Arjuna menegaskan GMNI menolak segala bentuk politik indentitas yang mengeksploitasi promordialisme dan sentiment SARA dalam kontestasi politik. Kedua, GMNI juga siap dan pro aktif melawan praktik politik identitas di dunia maya maupun nyata.
Dan ketiga, GMNI juga akan bergerak menciptakan pemilih rasional yang mengutakan keberpihakan kepada kesejahteraan rakyat kecil bukan atas dasar pertimbangan primordial yang berbasis SARA. Menurut Arjuna Menurut Arjuna komitmen anti-politik identitas perlu dimiliki oleh elemen pemuda mengingat demografi pemilih Indonesia saat ini didominasi oleh anak muda yang berusia 17-39 tahun.
Populasi pemilih muda diprediksi mencapai sekitar 60% dari total pemilih pada Pemilu 2024. Untuk itu menurut Arjuna, keterlibatan pemilih muda dalam menangkal politik identitas sangat relevan dalam menghadapi ancaman politisasi agama.
“Pemuda akan mendominasi demografi pemilih kita, peranannya sangat dibutuhkan untuk bergotong royong melawan politik identias yang bisa merusak keakraban kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Arjuna dalam keterangan persnya yang diterima republika.co.id.
Di samping itu, narasi politik identitas yang berbasis agama dapat menguatkan pola pikir ekstrimisme yang berujung pada terorisme. Praktik tersebut menurut Arjuna sudah banyak terjadi di negara-negara di sebagian belahan dunia, terutama Timur Tengah di mana disintegrasi terjadi akibat konflik suku, ras dan agama yang dipelihara sebagai alat politik meraih kekuasaan.
“Tentu kita tidak mau negara ini mengalami disintegrasi akibat politik identitas yang dijadikan sebagai alat politik meraih kekuasaan. Kita harus belajar dari Pilkada DKI 2017 yang telah menguatkan praktik intoleransi,” kata Arjuna.
Alih-alilh menawarkan pengakuan, identitas moral, dan identitas kelompok kepada mereka yang merasa terabaikan, menurut Arjuna para pengguna politik identitas cenderung untuk lebih jauh mengembangkan perpecahan dengan hoaks/berita palsu di media sosial. Tujuannya untuk memperoleh keuntungan maksimal bagi kepentingan mereka sendiri. Dengan bantuan buzzer, isu-isu politik identitas dibingkai, diamplifikasi serta disebarluaskan melalui berbagai platform media sosial.
“Ada banyak argumen untuk menghalalkan praktek politik identitas. Mulai dari seakan-akan politik identitas itu sesuatu yang alamiah. Namun apabila politik identitas yang mengandung primordialisme ini terus menerus diamplifikasi di media sosial, maka bisa jadi bom waktu,” Arjuna menambahkan.
Arjuna juga berpendapat politik identitas sangat berkontribusi mengikis rasionalisme pemilih di mana pemilih lebih mempertimbangkan aspek sentimen atau kesamaan primodial agama dibanding kualitas calon dan program kerja yang berdampak kesejahteraan sosial warga negara.
“Akibat praktik politik identitas perbincangan politik di ruang publik dipenuhi oleh variabel identitas seperti lebih menonjolkan apa latar belakang agama, suku dan ras. Dibanding melihat kinerja, track record hingga program penanggulangan kemiskinan. Diskusi rasional disumbat oleh isu identitas. Kita mesti lawan karena sama halnya dengan pembodohan,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika