Kepala Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, untuk sikap resmi Demokrat, urusan calon wakil presiden Koalisi Perubahan sebenarnya sudah tuntas. Secara de facto, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sudah menyampaikan dalam berbagai kesempatan.
"Untuk cawapres, kami percayakan kepada Mas Anies selaku capres Partai Demokrat dan capres Koalisi Perubahan untuk menentukannya," ujar Herzaky.
Sedangkan, secara de jure, Partai Demokrat sudah menandatangani piagam Koalisi Perubahan. Dalam piagam koalisi, tegas tertulis cawapres diamanahkan ke capres. Sehingga, tinggal tunggu seperti apa keputusan Anies Baswedan untuk cawapresnya.
"Jadi, tidak perlu sebenarnya bolak-balik ditanya lagi masalah cawapres ini ke kami," kata Herzaky.
Menurutnya, wajar jika ada yang ingin AHY sebagai cawapres Anies Baswedan. Apalagi, ia menekankan, jika itu datang dari kader, keinginan itu sah-sah saja.
Ia menilai, begitupun di tiap partai politik mitra dari Koalisi Perubahan, wajar saja kalau ada usulan nama-nama kader dari masing-masing partai politik. Begitu pula yang bisa dicermati dari hasil survei nasional yang disampaikan berbagai lembaga.
"Jangankan aspirasi cawapres, di tiap parpol aspirasi capres pun bisa berbeda kalau melihat pemetaan dari berbagai survei," kata Herzaky.
Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya mengatakan bahwa piagam deklarasi sudah ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Piagam tersebut juga sekaligus membantah anggapan bahwa ketiganya masih tak bersepakat terkait koalisi.
"Kita tidak masuk lagi kepada spekulasi spekulasi yang sifatnya. 'oh ini jadi tidak, oh ini sampai di mana' gitu. Jadi itu kita sampaikan kepada teman-teman biar kita tidak terjebak cerita Abu Nawas ditipu ada orang jual keledai gitu," ujar Willy di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jakarta, Jumat.
Piagam tersebut juga menegaskan bahwa Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS resmi mengusung Anies sebagai bakal capres untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Adapun terkait cawapres, keputusannya akan diserahkan kepada mantan gubernur DKI Jakarta itu.
"Spiritnya tadi why not the best, kita memperjuangkan demokrasi ini memiliki sebuah sirkulasi kepastian untuk terjadinya pergantian kekuasaan pergantian kepemimpinan, dan yang kemudian siapa yang akan kita usung sudah jelas, yaitu Mas Anies Baswedan," ujar Willy.
Sebelumnya, dalam acara dialog kebangsaan yang digelar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jaya, Kamis (16/3/2023) malam, Anies mengaku tak memengaruhi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pengambilan keputusan terkait pegusungannya sebagai bakal capres. Ungkapnya, ia tak berada dalam ruang yang sama ketika masing-masing internal partai menyatakan kesepakatannya.
"Boleh dicek ceritanya bagaimana PKS memutuskan, bagaimana Demokrat memutuskan, dan bagaimana yang pertama NasDem memutuskan. Itu semua adalah proses pengambilan keputusan yang saya tidak berada di dalam ruang pertemuannya," ujar Anies
"Dan saya tidak berada di dalam posisi untuk mempengaruhi keputusannya," sambungnya.
Ia menceritakan ketika Partai Nasdem menjadi yang pertama mengusungnya sebagai bakal capres. Padahal sebelum itu, terdapat tiga nama hasil rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Nasdem yang diusulkan selain dirinya, yakni mantan Panglima TNI Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Pilihan dari Partai Nasdem tersebut kemudian diikuti oleh Partai Demokrat yang juga mengusung dirinya sebagai bakal capres. Lalu, Anies terakhir dideklarasikan oleh PKS.
"Saya dipanggil untuk bertugas, ketika saya dipanggil untuk bertugas, diberi amanat untuk menjadi calon. Pada saat itu, saya pada posisi bawanya hanya, satu gagasan, dua rekam jejak, tiga bukti yang sudah dikerjakan," ujar Anies.
Amanat yang diberikan oleh ketiga partai politik itu merupakan aspirasi rakyat yang menginginkan perubahan. Meskipun ditegaskannya, perubahan bukan berarti menghilangkan apa yang sebelumnya sudah ada.
"Ada komponen (perubahan), empat minimal. Apa yang harus diteruskan, apa yang harus dikoreksi, apa yang harus dihentikan, dan apa hal baru yang harus dilakukan. Ini bagian dari perubahan ke depan," ujar mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
