Senin 20 Mar 2023 22:47 WIB

Ratas Bareng Presiden, Kapolri Tegaskan TNI-Polri Kawal Seluruh Kebijakan di Papua

TNI-Polri siap mengawal seluruh kebijakan dari Pemerintah untuk memajukan tanah air

Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) bersama TNI, Polri, BIN dan jajaran terkait serta Forkopimda, di Papua, Senin, 20 Maret 2023.
Foto: Humas Mabes Polri
Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) bersama TNI, Polri, BIN dan jajaran terkait serta Forkopimda, di Papua, Senin, 20 Maret 2023.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAYAPURA -- Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) bersama TNI, Polri, BIN dan jajaran terkait serta Forkopimda, di Papua, Senin, 20 Maret 2023. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ikut dalam rapat terbatas tersebut mengungkapkan TNI dan Polri akan mengawal semua kebijakan di Papua.

Dalam kesempatan itu, Sigit mengatakan, Presiden Jokowi awalnya mendengarkan secara langsung terkait dengan progres seluruh program kebijakan yang berlangsung di Papua. 

"Hari ini kita berada di Papua, baru saja kita melaksanakan rapat terbatas antara Panglima, Kapolri, Kapolda, Pangdam dan kesatuan wilayah serta Kabin, KSP, dipimpin Pak Presiden untuk mendengar langsung terkait dengan langkah-langkah yang telah dilakukan wilayah," kata Sigit, dalam siaran persnya. 

Menurut Sigit, dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga memberikan beberapa pengarahan serta instruksi kepada seluruh jajarannya. Diantaranya adalah, dilakukannya kesatuan atau integrasi antara program di Pemerintah Pusat dengan daerah. 

"Intinya beliau perintahkan kepada kita untuk bekerja secara lebih terintegrasi, antara program-program pusat dengan program-program daerah," ujar Sigit. 

Menurut Sigit, keselarasan program tersebut ditekankan soal bagaimana mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan di wilayah Papua. Dalam hal ini, Sigit menegaskan bahwa, TNI-Polri siap untuk mengawal seluruh kebijakan dari Pemerintah untuk memajukan tanah Papua. 

"Sehingga, TNI-Polri betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua. Baik dari sisi pembangunan, maupun dari sisi pemekaran. Semuanya bisa berjalan dengan baik," ujar Sigit. 

Lebih dalam, pada ratas tersebut, Sigit menyatakan turut dibahas soal penyanderaan Pilot Susi Air oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Menurut Sigit, TNI-Polri tetap memprioritaskan keselamatan Pilot tersebut dalam rangka proses penyelamatannya. 

"Kemudian terkait dengan peristiwa penyanderaan beberapa waktu yang lalu, tentunya TNI-Polri memprioritaskan keselamatan sandera. Sehingga tentunya di dalam langkah-langkah dilapangannya pun keselamatan menjadi prioritas," ucap Sigit. 

Dikesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut bahwa, kehadiran personelnya di Papua dalam rangka membackup jajaran kepolisian. 

"Menambahkan bahwa pasukan TNI yang berada di Papua, ini dalam rangka melaksanakan operasi penegakan hukum membantu Polri. Sehingga, TNI tidak ada penambahan dan tetap seperti yang sekarang tergelar baik yang organik maupun yang didatangkan dari luar Papua. Ini semuanya, tentunya selain pengamanan perbatasan darat, perbatasan laut juga melaksanakan operasi membackup Polri dalam rangka penegakan hukum," papar Yudo. 

Terkait Pilot Susi Air, Yudo juga memastikan bahwa, proses penyelamatan tetap dilaksanakan secara persuasif. Ia menyatakan, juga akan menggandeng Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat dan agama setempat.

"Kemudian Pilot tadi, kita tetap melaksanakan secara persuasif. Kita tidak mau timbul korban jiwa baik masyarakat maupun pilot. Sehingga, tetap kita laksanakan dengan persuasif. Dan tentunya mengandalkan dari Bupati Nduga, pak bupati-bupati terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semuanya kita kerahkan untuk membantu. Supaya bisa melaksanakan secara persuasif tadi," ujar Yudo.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement