REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Spekulasi pasangan capres/cawapres Ganjar Pranowo-Prabowo Subianto maupun sebaliknya bakal sulit terwujud. PDIP dan Gerindra sama-sama menginginkan kursi nomor satu.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa setiap partai politik memiliki rencana dan strateginya masing-masing terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang disebut akan mengusung kadernya sebagai calon presiden (capres).
"Ya saya pikir kan semua memang memiliki planning masing-masing. Kalau PDIP punya planning demikian, ya Gerindra juga punya planning sesuai mekanisme yang ada," ujar Dasco di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Partai Gerindra sendiri sudah memutuskan untuk mendorong Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres 2024. Hal tersebut sudah menjadi kesepakatan dari rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Gerindra pada Agustus 2022.
"Bahwa hasil Rapimnas Partai Gerindra menjadi patokan kita itu calon presiden dari Partai Gerindra itu kan Pak Prabowo dan selama itu hasil rapimnas, enggak ada perubahan," ujar Dasco.
Partai Gerindra sendiri sudah menjalin kerja sama politik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dinamakan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Keputusan terkait pasangan capres-cawapres ada di tangan Prabowo dan Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB.
"Politik saat ini kita di Gerindra sedang semangat-semangatnya dan amanat rapimnas Pak Prabowo calon presiden," ujar Wakil Ketua DPR itu.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menanggapi terbukanya Partai Gerindra untuk memasangkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menurutnya, PDIP akan mengusung kader sebagai capres.
"Penawaran kerja sama tentu saja dalam rangka calon presiden, berasal dari PDI Perjuangan," ujar Hasto lewat keterangannya, Senin (13/3).
Sedangkan untuk membahas soal calon wakil presiden (cawapres), itu dapat berasal sesuai dengan konfigurasi dan kerja sama antarpartai politik. Artinya, harus disepakati bersama oleh partai politik yang tergabung dalam koalisi.
"Harus disepakati bersama-sama oleh partai politik yang membangun kerjasama tersebut, mengingat calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik," ujar Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
