REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Pelajar Islam Indonesia (DPP PII) menghimbau agar negara-negara dunia khususnya Indonesia, untuk lebih cermat dalam menggunakan perangkat lunak buatan China, yang disinyalir digunakan Beijing sebagai kegiatan mata-mata Ilegal Cina.
Wakil bendahara umum DPP PII, Furqan Raka menyebut barang-barang Cina yang murah dan memiliki tekhnologi terbaru, memang menjadi daya tarik luar biasa sehingga hampir sebagian besar penggunanya, tidak sadar dengan ancaman terhadap keamanan privasi mereka.
“Amerika Serikat dan Inggris lebih dahulu sadar dengan keamanan kedaulatan negara mereka, yang rentan ‘disadap’ oleh Beijing,” kata Furqan Raka pada Jumat (24/2/2023).
Departemen Pertahanan Australia telah memutuskan untuk mencopot dan mengganti semua kamera pengawas atau CCTV buatan Cina diseluruh wilayah negara, khususnya yang berada di gedung dan kantor pemerintahan, karena kekhawatiran akan keamanan nasional.
Keputusan ini diambil setelah garda terdepan pertahanan negeri kangguru ini bersama beberapa unsur pemerintahan Australia, menemukan 900 kamera pengawas buatan Beijing dalam audit yang mereka lakukan beberapa waktu lalu.
Hasil audit tersebut menemukan lebih dari 200 kamera pengawas ‘made in China’ yang terpasang di areal dalam dan luar kantor kementerian, termasuk kementerian luar negeri dan kejaksaan agung.
Setidaknya satu unit kamera CCTV Tiongkok juga ditemukan di areal gedung Kementerian Pertahanan Australia. Namun disinyalir masih banyak kamera CCTV Cina di dalam Kementerian Pertahanan Australia.
Sekarang Australia baru sadar jika mata Cina ada dimana-mana. Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, memastikan pihaknya akan mengikuti langkah serupa yang diambil oleh Amerika Serikat (AS) dan Inggris.
Richard Marles mengatakan para perwiranya akan menggeledah dan mencopot semua kamera yang ditemukan di banyak kantor dan fasilitas departemen pertahanan.
Senada dengan Richard Marles, Menteri Bayangan Keamanan Siber untuk Partai Liberal, James Paterson, meminta semua kamera di seluruh kantor pemerintah perlu dihapus, karena Australia tidak mungkin mengetahui apakah data yang dikumpulkan oleh perangkat buatan Cina ini diserahkan kepada badan intelijen Beijing.
“Negara-negara dunia khususnya Indonesia sudah seharusnya mencontoh Amerika Serikat, Inggris dan Australia yang mulai berani menanggalkan semua peralatan dan tekhnologi China, ini bicara kedaulatan negara,” jelas Furqan Raka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
