Jumat 24 Feb 2023 02:29 WIB

Jokowi Klaim Pembebasan Lahan di IKN tak Rugikan Masyarakat

Presiden mengeklaim pembangunan IKN jadi pengungkit pertumbuhan ekonomi.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Agus raharjo
Presiden Jokowi bersama sejumlah menteri saat meninjau pembangunan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis (23/2).
Foto: Republika/Desy Susilawati
Presiden Jokowi bersama sejumlah menteri saat meninjau pembangunan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis (23/2).

REPUBLIKA.CO.ID, SEPAKU -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeklaim pemerintah telah menyiapkan opsi agar pembebasan lahan untuk Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tidak merugikan masyarakat. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono agar proses pembangunan IKN ini tidak membuat masyarakat merasa dirugikan.

"Kemarin sore sudah saya bicarakan dengan pak Bambang. Bahwa jangan sampai masyarakat dirugikan," ujar Jokowi saat meninjau menara pandang IKN, Kamis (23/2/2023).

Baca Juga

Menurut dia, terdapat beberapa opsi yang diberikan kepada masyarakat, yakni di antaranya ganti untung dan juga relokasi lahan lain. "Oleh sebab itu, ada beberapa opsi, baik ganti untung atau juga relokasi diberikan lahan yang lain. Saya kira ada beberapa opsi, pilihan lain sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan," tegasnya.

Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan, pemerintah sudah memiliki sistem dan tata cara pengadaan tanah melalui appraisal independen dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

“Soal harga tanah bukan ranah kewenangan dirjen di satu kementerian. Tapi yang jelas, pemerintah sudah memiliki cara untuk pengadaan tanah agar bisa diselesaikan dengan cepat, adil, dan sesuai dengan aturan,” kata Moeldoko usai bertemu tokoh masyarakat adat dari Dayak Paser, Balik, dan Banjar di Kalimantan Timur, dikutip dari siaran pers KSP, Sabtu (11/2/2023).

Moeldoko menegaskan, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur bukan hanya pemindahan secara fisik. Namun mewujudkan pembangunan dengan pendekatan Indonesia sentris, adil, merata, dan menciptakan budaya kerja yang sama sekali baru.

Ia juga memastikan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara bisa menjadi pengungkit bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan IKN dan daerah penyangga.

“Jelas pemerintah tidak pernah meninggalkan masyarakat adat dan sekitar. Justru pemerintah mendorong masyarakat terlibat dalam pembangunan IKN,” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong masyarakat adat di sekitar lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) agar mulai mempersiapkan diri menghadapi pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Ia menekankan pentingnya meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan ketenagakerjaan.

“Ke depan banyak peluang baru. Ikuti berbagai sertifikasi ketenagakerjaan dan ciptakan produk-produk yang dibutuhkan warga di IKN nantinya. Jadi mulai sekarang siapkan diri baik-baik,” kata Moeldoko.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement