REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sampai saat ini memang masih belum mendeklarasikan capres maupun cawapres untuk Pilpres 2024. Namun, Partai Amanat Nasional (PAN) yang merupakan bagian dari KIB diyakini mendeklarasikan capres atau cawapres dalam waktu dekat.
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mengatakan, sampai saat ini memang belum ada satu nama yang diputuskan sebagai capres maupun cawapres dari PAN. Tapi, ia mengaku, pembahasan dalam internal PAN sudah berlangsung sangat intens akhir-akhir ini.
"Mudah-mudahan waktu dekat, kami lagi intens pembahasannya," kata Zulhas ketika silaturahmi ke kediaman tokoh senior Muhammadiyah, Din Syamsuddin, Kamis (23/2/2023).
PAN sendiri dalam waktu dekat memiliki satu agenda besar yaitu Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Meski begitu, Zulhas belum menegaskan apakah nama capres maupun cawapres yang diusung PAN akan diumumkan dalam agenda besar tersebut.
Sebagai partai pendukung pemerintah, PAN belakangan turut dilekatkan dengan nama Ganjar Pranowo. Namun, Zulhas turut menampik kalau nama Gubernur Jawa Tengah itu sudah diputuskan sebagai capres atau cawapres yang akan diusung PAN untuk 2024.
Apalagi, seperti Presiden Joko Widodo, Ganjar Pranowo sama-sama merupakan kader PDIP dan berasal dari Jawa Tengah. Bahkan, Presiden Jokowi beberapa waktu lalu sempat pula melemparkan kriteria rambut putih yang banyak diamanatkan ke Ganjar. "Belum, belum, lagi intens ini pembahasan," ujar Zulhas.
Dibanding Koalisi Perubahan yang sudah mengusung Anies Baswedan sejak akhir 2022 dan menguatkan dukungan sejak awal 2023, KIB memang cenderung masih belum banyak pergerakan. Tapi, ia menekankan, untuk nama-nama sebenarnya sudah diajukan.
Ia sendiri mengaku mengusulkan cukup banyak nama, ada pula yang mengusulkan tiga nama dan ada pula yang mengusulkan empat nama. Sayangnya, Zulhas tampak belum mau membocorkan nama-nama yang telah diusulkan PAN kepada KIB tersebut. "Nanti pada saatnya akan saya kasih tahu, nanti akan saya kasih tahu, belum," kata Zulhas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika