REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah terus mengupayakan pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Ia menegaskan, aparat keamanan yang diterjunkan dalam pembebasan ini mengedepankan pendekatan persuasif.

Menurutnya, pendekatan persuasif dilakukan demi keselamatan sandera yang merupakan warga Selandia Baru. "Dalam rapat koordinasi kita sudah khususkan, kita akan berusaha membebaskan sandera dengan tentu kita menjaga keamanan, jangan sampai menjadi korban sandera itu," ujar Ma'ruf dalam keterangan persnya di Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, Rabu (22/2/2023).

Ma'ruf mengatakan, aparat keamanan sebenarnya sudah dapat mendeteksi lokasi KKB yang menyandera Philip Mark Mehrtens. Aparat juga memiliki kemampuan mengeksekusi pembebasan Philip Mark Mehrtens dengan operasi militer.

Namun hal ini diurungkan karena demi keselamatan Philip Mark Mehrtens. "Walaupun sebenarnya pasukan kita mampu dan memiliki kekuatan cepat membebaskan itu. Tetapi kita juga tentu memperhitungkan jangan sampai sandera itu cedera. Ini kan pilot asing, jadi harus kita jaga betul," ujarnya.

Karena itu, pemerintah mengutamakan diplomasi untuk bisa membebaskan pilot asing tersebut. "Tapi juga kalau memang diperlukan tentu akan ada langkah-langkah lain yang kita ambil," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, aparat telah mengetahui lokasi penyanderaan pilot asal Selandia Baru tersebut. Bahkan, kata dia, aparat keamanan sudah siap bergerak untuk menyelamatkan Kapten Philips.

Meski demikian, dia mengungkapkan, tindakan itu tertunda. Sebab, Pemerintah Selandia Baru telah memohon kepada Indonesia agar tidak melakukan tindak kekerasan. Sehingga tak menjadi masalah yang disorot dunia internasional.

"Saya katakanlah, 'loh, saya sudah tahu loh tempatnya, koordinat berapa seperti itu. Kamu sudah kita kepung sekarang'. Tetapi begitu kita mau bergerak kan Pemerintah Selandia Baru datang ke sini dan 'kami memohon tidak ada tindak kekerasan karena itu warga kami agar masalah ini tidak menjadi masalah internasional. Kalau internasional itu kita yang rugi pak'," ungkap Mahfud.

"Oleh sebab itu, kita masih tangani. Ditunggu saja, mudah-mudahan ada penyelesaian," kata dia menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika