REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, era media sosial saat ini membuat penyelenggara negara, termasuk Polri dalam pengawasan publik. Karena itu, Polri semakin sulit untuk bersembunyi dari penilaian publik.

"Apalagi dengan kemunculan media sosial, penyelenggara negara semakin sulit untuk bersembunyi dari penilaian publik," ujar Ma'ruf dalam acara Penghargaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan publik (PEKPPP) dan Penghargaan dalam Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Polri Tahun 2022 di Ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/02/2023).

Ma'ruf mengatakan, pengawasan publik ini seharusnya menjadi dorongan untuk mempercepat reformasi di internal Polri. Sebab, pengawasan ini diperlukan untuk Polri yang transparan dan akuntabel.

"Sehingga Polri dapat menjadi institusi yang bersih, bebas dari korupsi, dan terpercaya," ujarnya.

Ma'ruf menilai, pengawasan publik terhadap kinerja Polri menjadi penanda hubungan yang erat antara Polri dan masyarakat. Dia berharap Polri terus membangun interaksi positif dengan masyarakat.

Ma'ruf juga berpesan agar Polri terus menjaga dan memberikan layanan yang terbaik dengan kedepankan transparansi, objektivitas dan profesionalisme.

"Saya berpesan, jaga dan mantapkan kinerja, serta berikan layanan yang terbaik. Kedepankan Transparansi, Objektivitas dan Profesionalisme, atau saya singkat TOP. Jadi, Polri tidak hanya Presisi, tetapi juga Top," ujarnya.

Fauziah Mursid

Ikuti Whatsapp Channel Republika