REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi menyebut pemerintah serius mengupayakan pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, dari penyanderaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua. Hal ini, kata Masduki, juga telah disampaikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam beberapa kesempatan.
"Pemerintah sudah berupaya sangat serius. Bahkan, sudah berhasil mengidentifikasi titik koordinat dan lokasi tempat penyanderaan," ujar Masduki dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (17/2/2023).
Meski demikian, langkah yang dilakukan tidak dapat dijelaskan lebih gamblang karena bagian dari upaya pembebasan warga negara berkebangsaan Selandia Baru tersebut.
Tim gabungan TNI/Polri sudah terjun untuk mengupayakan pembebasan tersebut "Sabar saja, doakan mudah-mudahan lekas tertangani dengan baik," ujar Masduki.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah terus mengupayakan pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua. Namun, Ma'ruf menegaskan penyanderaan ini tidak mungkin dikompensasi dengan kemerdekaan Papua seperti yang diminta kelompok tersebut.
"Itu kan ada pihak (aparat TNI/Polri) kita, (kemudian) ada pihak negara dari pilotnya sebagai warga negara tentu akan mengambil peran. Tetapi, nggak mungkin dikompensasi dengan kemerdekaan," ujar Ma'ruf dalam keterangan persnya di sela kunjungan kerja ke Barus, Tapanuli Tengah, Rabu (15/2/2023).
Ma'ruf mengatakan, ini karena tuntutan KKB tersebut sudah tidak relevan. Dia menyebut, aksi yang dilakukan KKB itu tidak mewakili masalah Papua, tetapi kelompok tertentu di wilayah Papua Pegunungan. "Itu nggak relevan konteksnya, bukan masalah Papua, tapi masalah Papua di satu daerah di pegunungan," ujarnya.
Ma'ruf mengakui, dari enam provinsi di Papua, yakni Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat dan Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan, wilayah yang masih terdapat gangguan keamanan ada di Papua Pegunungan. Meski demikian, Ma'ruf memastikan akan terus menjaga keamanan di wilayah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika