REPUBLIKA.CO.ID, TAPANULI TENGAH--Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, pemerintah terus mengupayakan pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Namun, Ma'ruf menegaskan penyanderaan ini tidak mungkin dikompensasi dengan kemerdekaan Papua seperti yang diminta kelompok tersebut.

"Itu kan ada pihak (aparat TNI/Polri) kita, (kemudian) ada pihak negara dari pilotnya sebagai warga negara tentu akan mengambil peran. Tetapi nggak mungkin dikompensasi dengan kemerdekaan," ujar Ma'ruf dalam keterangan persnya di sela kunjungan kerja ke Barus, Tapanuli Tengah, Rabu (15/2/2023).

Ma'ruf mengatakan, ini karena tuntutan KKB tersebut sudah tidak relevan. Dia menyebut, aksi yang dilakukan KKB tersebut tidak mewakili masalah Papua, tetapi kelompok tertentu di wilayah Papua Pegunungan.

"Itu nggak relevan konteksnya, bukan masalah Papua tapi masalah Papua di satu daerah di pegunungan," ujarnya.

Ma'ruf mengakui, dari enam provinsi di Papua, yakni Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat dan Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan, wilayah yang masih terdapat gangguan keamanan ada di Papua Pegunungan. Namun demikian, Ma'ruf memastikan akan terus menjaga keamanan di wilayah tersebut.

"Artinya Papua sebenarnya nggak ada masalah. Kalau ada kelompok mengatasnamakan Papua itu sudah tidak relevan lagi. Karena sekarang konteksnya Papua Pegunungan yang masalah," ujarnya.

Untuk itu, Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP) ini pun meminta agar dilakukan penjagaan di lokasi-lokasi strategis wilayah tersebut. Ma'ruf juga menegaskan Pemerintah akan terus mempercepat pembangunan kesejahteraan dil wilayah Papua.

Hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua termasuk mengurangi kesenjangan sosial yang memicu terjadinya kriminalitas di Papua. "Di satu provinsi ini akan kita buat kondusif, nanti keamanan akan kita buat bagaimana perlindungan kepada masyarakat proyek-proyek yang kita jadikan pembangunan akan diperketat. Supaya petugas keamanan kita ada Kapolda, Pangdam, Danrem dan akan kita lakukan pengawalan-pengawalan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika