REPUBLIKA.CO.ID, oleh Wahyu Suryana, Fauziah Mursid

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Sung Yong Kim, melakukan kunjungan ke Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rabu (15/2/2023). Kedatangan Sung Yong Kim yang diterima langsung Presiden PKS, Ahmad Syaikhu itu kemudian memunculkan spekulasi-spekulasi terkait Pilpres 2024.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai ada dua kemungkinan alasan di balik pertemuan elite PKS dengan Dubes AS untuk Indonesia, Sung Yong-kim.

Pertama, kata Dedy, wacana PKS yang akan mengusung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Meskipun menegaskan dukungannya terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, PKS belum juga mendeklarasikan dukungan tersebut.

"Pertama, wacana mengusung Anies Baswedan yang tidak kunjung terdeklarasi, umum diketahui jika Anies sejauh ini dekat dengan Amerika," ujar Dedi melalui pesan singkatnya, Kamis (16/2/2023).

Dedy menilai, sosok Anies yang dinilai lebih dekat dengan politik Amerika Serikat bisa jadi menjadi alasan pertemuan tersebut. "Umum diketahui jika Anies sejauh ini dekat dengan Amerika, selain latar pendidikan, juga pergaulan global Anies, sehingga Amerika bisa saja punya kepentingan untuk yakinkan PKS jika Anies sosok yang tepat untuk diusung," ujar

Dedy mengatakan, sosok Anies ini menarik karena mengelaborasi berbagai latarbelakang yakni kedekatannya dengan Amerika Serikat. Di sisi lain, Anies juga dikenal dekat dengan kelompok Islam, setelah maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu.

"Satu sisi ia dikenal dekat dengan kelompok Islam politik, hal ini yang membuat PKS merasa satu gerakan dengan Anies, tetapi sisi lain, Anies juga tokoh egaliter kaum plural, dan ini yang menjembatani Anies dekat dengan politik Amerika," ujarnya.

Dedi menilai, pendekatan AS ini bisa jadi upaya mendorong pemimpin Indonesia selanjutnya lebih dekat dengan politik AS. "Apalagi sejak Presiden Jokowi memimpin Indonesia cenderung dekat ke China, rival ekonomi politik Amerika," ujarnya.

Alasan kedua, lanjut Dedy, bisa jadi karena pergeseran politik PKS. Menurutnya, ada kejenuhan PKS yang selama ini tak kunjung naik dari partai papan tengah.

"Bahkan dalam skema partai afiliasi Islam, PKS tetap berada di bawah PKB yang menguasai pemilih Islam, dengan dalih ini bukan tidak mungkin PKS mulai membuka diri, meskipun orientasi kekuasaannya tetap merujuk pada pengusungan Anies Baswedan," ujarnya.

Pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farchan mengatakan, pertemuan antara elite PKS dan Dubes AS merupakan bagian dari sorotan dunia internasional terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Namun, ia merasa, itu tidak terkait langsung ke Pilpres 2024.

"Apakah ada kaitan langsung dengan Pilpres 2024, saya rasa tidak terlalu signifikan kaitannya," kata Yusak kepada Republika, Kamis.

Apalagi, ia mengingatkan, Indonesia masih dianggap masuk dalam kategori negara-negara demokrasi ketiga. Karenanya, AS sebagai poros demokrasi yang dianggap paling baik di dunia dalam kapasitas untuk memantau perkembangan demokrasi.

Tetapi, Yusak menekankan, Indonesia merupakan negara hukum yang berdaulat dan bebas menyatakan kemerdekaannya. Artinya, mereka tentu harus menghormati prinsip-prinsip dan perkembangan atas demokrasi yang ada di Indonesia.

"Saya kira tidak berhubungan langsung dengan sikap PKS terhadap Pilpres 2024," ujar Yusak.

Yusak berpendapat, pertemuan yang dilakukan Dubes AS dengan PKS ini memang bagian dari dampak dari pertarungan ideologi yang cukup panjang. Sebab, selama ini persepsi publik memang menganggap PKS mewakili faksi kelompok Islam kanan.

Yang mana, lanjut Yusak, di dunia politik berporos kepada ideologi yang terlalu kanan. Karenanya, Dekan Fisip Universitas Sutomo itu mengaku tidak heran, kalau pertemuan itu memunculkan berbagai spekulasi ada apa tiba-tiba AS menemui PKS.

Meski begitu, ia menambahkan, pertemuan yang dilakukan Dubes AS dan Presiden PKS itu terbilang cukup wajar. Artinya, bukan hanya PKS, partai-partai politik lain yang ada di Indonesia memiliki kesempatan yang sama, hak yang sama untuk itu.

"Saya kira itu pertemuan yang wajar-wajar saja dalam negara demokrasi," kata Yusak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika