REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dunia perbankan Indonesia telah melewati berbagai krisis keuangan global sebelumnya, mulai dari krisis subprime mortgage, kolapsnya Lehman Brothers, krisis finansial global, hingga pandemi Covid-19. Dan terbukti, perbankan Tanah Air mampu bertahan.
Namun, kokohnya kekuatan perbankan tanah air akan menghadapi ujian paling berat tahun ini. Mulai dari kenaikan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia, kenaikan inflasi yang mengalahkan bunga deposito, risiko kredit macet, hingga dihapuskannya program restrukturisasi kredit Covid-19 pada Maret 2023.
Di tengah banyaknya tantangan yang harus dihadapi Perbankan, banyak kalangan justru optimistis sistem keuangan indonesia tidak akan banyak terdampak. Indikator terkait dengan permodalan, likuiditas hingga profitabilitas, menunjukkan sistem keuangan indonesia sampai saat ini dianggap masih stabil dan sehat. Sehingga diperkirakan mampu bertahan menghadapi gejolak global.
"Dari FGD ini harus memberi output bagi perbankan khususnya di bidang pembiayaan dan pendanaan," ungkap Pemimpin Redaksi indopos.co.id dan indoposco.id, Juni Armanto, dalam sambutannya, pada Focus Group Discussion (FGD), di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center, Jakarta, pada Selasa (7/2/2023).
Juni menyebut, perekonomian Indonesia terus menerus menghadapi tantangan, mulai pandemi Covid-19 hingga konflik Rusia-Ukraina. Tentu tantangan resesi global 2023 menjadi masalah besar bagi perekonomian Indonesia.
Anggota DPR RI Komisi XI Kamrussamad dari Fraksi Gerindra mengatakan, dampak pandemi Covid-19 bukan hanya pada bidang kesehatan, namun juga bidang ekonomi. Sebab, wajib pajak tak sedikit bisa membayar pajak.
"Saat ini kita masuk tahun terakhir dengan defisit di bawah 3 persen. Jadi tahun ini kita sudah normal, defisit anggaran kita di 2021-2022 itu bisa di atas 3 persen," ujarnya.
Dari pandemi Covid-19, lanjutnya, Indonesia bisa belajar mencari sumber pendanaan, salah satunya untuk kebijakan fiskal. Selain itu, dari pandemi ada hikmah positif, sistem keuangan bertransformasi ke digital.
"Kita semua dipaksa oleh keadaan. Dari konsumerisme hingga produksi secara digital," ucap Kamrussamad.
Lebih jauh dia mengungkapkan, sistem pengawasan investasi terus didorong parlemen. Sebab, pinjaman online (pinjol) masih banyak menjerat masyarakat.
"Kami terus mendorong OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk terus melakukan pengawasan khususnya di bidang investasi perbankan dan lainnya. Berintegritas dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia)," ujar Kamrussamad.
"Akhir 2022 lalu, kami juga melakukan penguatnya kelembagaan perbankan, sehingga mereka bisa menopang sistem keuangan di Indonesia," kata dia menambahkan.
Chief Economist Bank Permata Josua Pardede mengatakan, resesi ekonomi sangat berdampak pada semua negara. Bahkan inflasi di Amerika mencapai angka tertinggi saat ini. Sehingga berdampak pada suku bunga perbankan. "Sampai akhir Januari 2023 inflasi di Amerika mencapai 4,75 persen," kata dia.
Josua menuturkan, proyeksi 2023 ekonomis global akan turun. Hal ini dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi negara maju. Kendati, menurut dia, data IMF pertumbuhan ekonomi Indonesia positif.
"Kita harus cermati pertumbuhan ekonomi global seperti di India, Amerika dan China. Karena berpengaruh pada kebijakan ekonomi dalam negeri seperti ekspor misalnya," kata dia.
"Mitra dagang kita seperti Amerika, Eropa dan Inggris akan berdampingan pada perekonomian kita, akibat pengaruh kebijakan ekspor," ujar dia menambahkan.
Sementara itu, Taufik Damhuri mengatakan, pangsa pasar di 2023 terus tumbuh. Target pemerintah, di 2024 nanti 30 persen pelaku usaha sudah bisa mendapatkan bantuan kredit perbankan. Sementara data saat ini dari 57 juta pelaku usaha, baru 12 juta mendapatkan akses perbankan.
"UMKM kita masih di bawah negara-negara tetangga, seperti Jepang. Sebab usaha UMKM kita masih sangat kecil, berbeda dengan mereka yang sudah menengah," terangnya.
Taufik Damhuri, mewakili
Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Syafriadi menjelaskan, pemerintah terus mendorong kredit investasi untuk produksi. Ia menambahkan, pemerintah ingin meningkatkan penerima manfaat bantuan sosial menjadi mandiri. Sehingga mereka tidak selama menjadi penerima bansos.
Kemudian, Anggota Komisi DPR RI Komisi XI dari Fraksi PDIP Eriko Satarduga mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 telah memaksa seluruh elemen masyarakat berubah melakukan aktivitasnya. Maka proses digitalisasi tak bisa terhindarkan.
Penggunaan gawai tak selalu melihat aktivitas netizen di saluran media sosial, melainkan bisa memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan wirausaha.
"Ternyata dengan situasi kemarin terjadi proses digitalisasi lebih cepat. Handphone menjadi alat untuk menggerakan ekonomi itu menjadi hal baru. Semua belum mengalaminya," kata dia.
Percepatan digitalisasi tak pernah dibayangkan semua pihak. Tentu program UMKM turut dimudahkan dalam memasarkan produknya.
"Di sini dibutuhkan perubahan drastis, yang tidak bisa dibuat kalau tidak ada yang memaksa. Contoh program UMKM ngga bisa kalau kita mempercepat kalau dari mulut ke mulut, tidak bisa. tapi dengan ini digitalisasi," kata Eriko.
Selain bentuk pemasaran yang sudah dilakukan digitalisasi, pembayaran digital melalui fasilitasi penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di pasar-pasar dan pusat perbelanjaan telah diberlakukan.
"Tadinya ada di awal tahun 2020 baru ada sekitar 600 ribu penggunaanya. Tapi di akhir tahun 2022 sudah ada 30 juta. 20 setengah juta adalah UMKM. UMKM kita 64 juta, berarti 30 persen atau hampir sepertiga sudah dihubungkan dengan QRIS," ujar Eriko.
Di tengah situasi ketidakpastian ekonomi yang kian meningkat, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa menjadi penyelamat dan solusi dalam menghadapi masalah ekonomi.
Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. UMKM tersebut didominasi pelaku usaha mikro berjumlah 98,68 persen dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89 persen.
Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8 persen. "Siapa yang menyangka, Indonesia 60 persen dari PDB-nya digerakan oleh UMKM. Siapa yang nyangka? apakah itu direncanakan? tidak, hasilnya luar biasa," terang Eriko.
Sementara itu, Direktur Utama Indonesia Digital Pos, Syarif Hidayatullah mengingatkan agar potensi resesi global harus dihadapi dengan semangat optimistis. Selain itu dia juga menekankan, agar para elit partai tidak saling sikut dan gontok-gontokan. Sehingga berdampak pada suhu politik di Indonesian.
Kondisi politik tak menentu, lanjut dia, dapat berdampak besar pada perekonomian Indonesia.
"Saat ini 'kan tahun politik, jadi sebaiknya di elit politik jangan saling sikut dan gontok-gontokan. Sehingga berdampak pada ekonomi, bahkan menyebabkan kita mengalami resesi ekonomi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika