REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi menegaskan keputusan terkait pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) merupakan kesepakatan bersama. Meski tak kunjung mendeklarasikannya, KIB disebutnya pasti membahas sosok yang akan diusung.
"Tentu apapun dinamika yang terjadi tentu kita akan melalui tahapan yang kita sepakati bersama. Misalnya pada saat tertentu pasti akan membahas siapa capres-cawapres, bagaimana kalau sudah sepakat, bagaimana kalau tidak sepakat. Tentu ada hal-hal yang kita bicarakan," ujar Arwani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) disebutnya telah melaksanakan mekanismenya dalam menentukan capres. Sedangkan PPP masih menampung aspirasi dari berbagai kalangan, yang nantinya akan dibawa ke forum resmi partai.
"Sampai saat ini PPP belum memutuskan nama capres-cawapres. Kita sedang akan terus mendengar, merangkum nama-nama atau pendapat-pendapat yang pada akhirnya saat tertentu kita ambil kebijakan yang tentu diarahkan untuk kepentingan kebesaran PPP," ujar Arwani.
Adapun terkait pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh yang menyebut ada kemungkinan KIB bergabung dengan pihaknya, ia menghargai hal tersebut. Namun, PPP masih berlandaskan pada kesepakatan bersama Partai Golkar dan PAN dalam pembentukan KIB.
Ia menjelaskan, setiap partai politik memiliki mekanisme dalam memutuskan sikapnya. Termasuk dalam menentukan posisi dan koalisinya untuk menghadapi Pemilu 2024.
"Pada akhirnya, misalnya masing-masing partai punya pilihan sendiri itu adalah dinamika tersendiri dan juga itu merupakan hak politik masing-masing partai. Tetapi bahwa mereka saling bertemu, saling berdiskusi, saling berkunjung ini sesuatu yang bagus," ujar Arwani.
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengakui bahwa segala kemungkinan masih dapat terjadi terkait koalisi untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Termasuk kemungkinan Partai Nasdem bergabung dengan KIB, bersama Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Apakah perlu (Partai Nasdem) akan mungkin bergabung dengan KIB? ya sama-sama mungkin. Mungkin KIB juga bergabung dengan Nasdem kan, jadi probability, kemungkinan itu masih terbuka," ujar Surya Paloh di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (1/2/2023).
Kemungkinan sebaliknya juga dapat terjadi ketika KIB justru bergabung dengan Partai Nasdem. Namun, ia menekankan, pertemuan hari ini dengan Partai Golkar dalam upaya menjaga kondusifitas dan komitmen keduanya memprioritaskan kepentingan bangsa.
"Dalam suasana menjelang pemilu memang multitafsir bisa terjadi dimana saja, kapan saja, oleh siapa saja," ujar Surya.
Ditanya, apakah pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto merupakan arahan dari Jokowi untuk menunjukkan kondusifitas koalisi pemerintahan yang baik? Surya menjawab tak ada perintah tersebut. Namun, Partai Nasdem ditegaskannya terus mengawal pemerintahan Jokowi hingga 2024.
"Saya tahu bahwasannya semuanya kami, baik Presiden Jokowi, saya, Mas Airlangga, dan semua harusnya partai-partai koalisi pemerintahan memprioritaskan suasana yang kondusif, yang agak sejuk kita," ujar Paloh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
