Kamis 02 Feb 2023 00:27 WIB

'Prioritas Surya Paloh Amankan Menteri Nasdem di Kabinet daripada Pencapresan Anies'

Setelah PKS pastikan dukung Anies capres, Surya Paloh malah sambangi DPP Golkar.

Red: Andri Saubani

Foto: Dok.Partai Golkar

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menemui Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (1/2).

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrian Fachri, Nawir Arsyad Akbar

Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, terlihat memprioritaskan lebih dulu untuk mempertahankan posisi menteri Nasdem di Kabinet Pemerintahan Jokowi Ma'ruf daripada memikirkan Pilpres 2024. Penilaian itu didasari atas keputusan Surya Paloh berkunjung ke DPP Golkar daripada menemui segera pimpinan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sudah memastikan dukungannya kepada bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan.

Baca Juga

"Surya Paloh lebih memilih bertemu dengan Golkar daripada menindaklanjuti dukungan Demokrat dan PKS. Langkah politik yang dipilih Nasdem terlihat lebih memprioritaskan posisi menterinya di pemerintahan daripada Pilpres 2024," kata Arifki, Rabu (1/2/2023).

Arifki menilai, Surya Paloh telah memperlihatkan kecerdikan berpolitik dengan menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Rabu. Di mana, menurut Arifki, pertemuan kedua elite politik itu berhasil meredakan isu reshuffle kabinet yang sebelumnya diduga akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 1 Februari 2023 atau bertepatan dengan Rabu Pon.

Bila reshuffle urung dilakukan Jokowi, Arifki menyebut Nasdem mendapatkan dua keuntungan. Pertama, mereka masih dapat mengamankan tiga kursi menteri saat ini sampai Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf selesai. Kedua Nasdem menuai citra sebagai partai yang baik karena memiliki Anies Baswedan sebagai kandidat capres yang akan diusung.

"Sebenarnya apa pun situasi politik yang muncul setelah gagalnya reshuffle kabinet, Nasdem memperoleh dua keuntungan," ujar Arifki.

Arifki juga menilai, Presiden Jokowi masih berat hari ditinggalkan oleh Partai Nasdem. Karena sejak awal 2014 lalu, Nasdem merupakan partai kedua setelah PDIP yang mengusung Jokowi.

Ketika pemerintahan Jokowi sudah berjalan dua periode, Arifki melihat Nasdem menjadi partai yang paling mudah diajak kompromi oleh Jokowi.

"Meskipun Jokowi kader PDIP, ia lebih mudah membangun kesempatan dengan Nasdem dan Golkar. Pilihan mempertahankan Nasdem langkah Jokowi menjaga keseimbangan politik di sekelilingnya," ujar Arifki.

Adapun, pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul, mengatakan deklarasi PKS untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres semakin memantapkan Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Najmuddin menambahkan, saat ini Koalisi Perubahan tinggal duduk bersama untuk menyimpulkan nama yang akan diusung menjadi cawapres pendukung Anies.

Ia melihat tidak tertutup juga kemungkinan bagi tokoh atau parpol lain bergabung dengan Koalisi Perubahan. Karena kandidat pesaing yakni KIB dan Koalisi Indonesia Raya (Gerindra-PKB) belum juga memantapkan nama capres yang akan diusung. Begitu juga dengan PDIP yang saat ini belum mengerucutkan nama capres dan juga rekan koalisi.

"Langkah Koalisi Perubahan ini tentu membuat Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Gerindra-PKB panik,” kata Najmuddin, Selasa (31/1/2023).