REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian yang dapat mengancam stabilitas pangan Indonesia.
"Fakta bahwa lahan pertanian semakin menyusut karena alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Tadi juga disinggung pak menteri ini juga menjadi masalah kritikal. Hal ini dapat menjadi ancaman nyata ketahanan pangan kita, apabila tidak dibarengi dengan upaya menggenjot produksi," kata Wapres Ma'ruf Amin di Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Wapres menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2023 Kementerian Pertanian dengan tema 'Memperkuat Sektor Pertanian Sebagai Pengendali Inflasi Dalam Menghadapi Krisis Pangan Dunia'.
"Saya diceritakan Pak Gubernur Yogyakarta Sri Sultan. Dia mengatakan untuk menjaga lahan pertanian sesuai target yang ditetapkan, apabila ada satu kabupaten harus menggunakan lahan pertanian maka (kabupaten itu) harus mengganti lagi sehingga jumlah lahan tidak berkurang terus-menerus. Kalau semua gubernur, bupati, melakukan ini, saya kira bisa menjaga lahan pertanian," ujarnya.
Wapres meminta Kementerian Pertanian membuat terobosan-terobosan untuk lompatan peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah produk pertanian.
"Harapannya, walaupun lahan terbatas, produktivitas dan pendapatan petani dapat terus ditingkatkan. Saya beri apresiasi kepada Mentan dan jajaran karena telah menjaga dan mempertahankan produktivitas pertanian di Indonesia," tambahnya.
Wapres juga mengingatkan Kementerian Pertanian perlu menggandeng berbagai pihak, baik petani individu maupun kelompok, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penelitian. Tujuannya, tercipta inovasi-inovasi aplikatif, seperti penemuan bibit unggul, teknologi pertanian, serta sarana dan prasarana pertanian.
"Rapat Kerja Nasional Kementerian Pertanian ini untuk meningkatkan kerja bidang pertanian pangan demi antisipasi krisis dan juga untuk mengatasi inflasi. Sektor pertanian ini merupakan salah satu sektor unggulan kita dan yang selama ini selalu surplus," jelas Wapres.
Bahkan, Indonesia mendapatkan penghargaan dari dunia internasional karena prestasi di bidang pertanian.
"Oleh karena itu, upaya-upaya peningkatan dan mempertahankan produk pertanian kita menjadi sesuatu yang niscaya karena ada tantangan yang kita hadapi, yaitu krisis pangan global. Tentu kalau kita tidak siap akan berdampak pada kita," imbuh Wapres Ma'ruf.
Berdasarkan data BPS, menurut Wapres, produksi beras di Indonesia memang selalu surplus setiap tahun. Namun, surplus produksi beras cenderung menurun dari tahun ke tahun, dari 4,37 juta ton pada 2018 menjadi 1,74 juta ton pada 2022.
Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyebutkan sektor pertanian menjadi salah satu sektor utama tumpuan ekonomi Indonesia pada 2022. BPS menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III tahun 2022 mencapai 5,72 persen dengan didukung tiga sektor utama, yaitu industri, pertambangan, dan pertanian yang berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 66,54 persen.
Pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha pada sektor pertanian di triwulan III tahun 2022 tumbuh meyakinkan dengan nilai 1,65 persen (yoy), dengan andil kontribusi PDB sektor pertanian sebesar 12,91 persen. Pertanian sejauh ini juga menjadi sektor paling banyak menyerap tenaga kerja, yaitu sekitar 28,61 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika